Jayapura, Teraspapua.com – Persoalan banjir yang kerap menjadi perhatian warga di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, menjadi salah satu aspirasi yang ditindaklanjuti Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, S.E., melalui agenda reses.
Setelah menyerap aspirasi warga di Kompleks Perumahan Graha Entrop Permai, RT 03, Kelurahan Entrop, Max melanjutkan kunjungannya ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait persoalan banjir yang melanda kawasan permukiman tersebut.
Banjir yang terjadi sebelumnya dilaporkan cukup parah hingga menimbulkan kekhawatiran warga terhadap keselamatan rumah mereka. Dalam situasi tersebut, warga bahkan terpaksa menjebol tembok untuk membuka jalur aliran air yang tertahan di sekitar kompleks perumahan.
Langkah itu dilakukan karena air yang tidak mengalir dengan baik dikhawatirkan akan meluap dan masuk ke dalam rumah warga. Kondisi tersebut menggambarkan persoalan banjir yang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.
Persoalan ini menjadi perhatian Max Karubaba ketika turun langsung menemui konstituennya dalam agenda reses. Baginya, aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan dengan BPBD Kota Jayapura, Max Karubaba mendorong pemerintah kota agar penanganan banjir di kawasan Entrop mendapat prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
Menurutnya, laporan warga yang diterima saat reses perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan program penanganan bencana, khususnya di kawasan permukiman yang menghadapi persoalan genangan dan aliran air.
Penanganan banjir, kata dia, membutuhkan perhatian serius agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat dapat merasa lebih aman ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Aspirasi warga Graha Entrop Permai menjadi salah satu masukan yang dibawa Max dalam komunikasi dengan BPBD. Melalui pertemuan tersebut, ia mendorong agar persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan program dan penganggaran pemerintah kota.
Bagi warga yang tinggal di kawasan rawan genangan, persoalan banjir bukan sekadar air yang menggenangi jalan atau halaman rumah. Ketika aliran air tertahan dan berpotensi masuk ke rumah, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian serta mengganggu kenyamanan dan aktivitas keluarga.
Karena itu, penanganan banjir perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, termasuk jalur aliran air, kapasitas saluran drainase, serta kemungkinan adanya hambatan yang menyebabkan air tertahan di kawasan permukiman. Kajian teknis diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kunjungan Max ke BPBD Kota Jayapura memperlihatkan tindak lanjut yang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi warga dalam agenda reses. Kegiatan tersebut menjadi salah satu jalur bagi anggota DPR untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah.
Dalam konteks penanganan banjir di Entrop, koordinasi dengan BPBD diharapkan dapat membantu mendorong perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dilaporkan warga, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan tahun berikutnya.
Meski demikian, penanganan banjir memerlukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, terutama apabila persoalan berkaitan dengan drainase, tata aliran air, dan infrastruktur lingkungan.
Dorongan agar penanganan banjir Entrop diprioritaskan dalam APBD 2027 menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
(har)
