Jefry Hendry Bisai  Minta Pertamina Tambah Pasokan Pertalite dan Solar untuk Wilayah Terpencil Waropen

Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefry Hendry Bisai, SH,(foto Harley/Teraspapua.com)

Jayapura, Teraspapua.com – Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefry Hendry Bisai, SH, meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku meningkatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Biosolar, untuk masyarakat di sejumlah distrik terpencil di Kabupaten Waropen.

Permintaan tersebut disampaikan Jefry dalam kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Senin (15/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jefry menyampaikan apresiasi kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, bersama jajaran atas perubahan pola distribusi BBM yang dinilai mulai dirasakan masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya di Kabupaten Waropen.

Ia mengatakan, Kabupaten Waropen memiliki 11 distrik. Namun, kebutuhan BBM di sejumlah wilayah, terutama distrik-distrik terpencil, masih membutuhkan perhatian serius karena keterbatasan akses transportasi dan jadwal kedatangan kapal pengangkut BBM.

Menurut Jefry, setelah pertemuan koordinasi pertama antara Komisi IV DPR Papua dan Pertamina beberapa bulan lalu, terdapat perubahan positif dalam distribusi Pertalite ke empat distrik di Kabupaten Waropen.

Sebelumnya, pasokan Pertalite hanya masuk setiap empat hingga lima minggu sekali. Namun, setelah dilakukan koordinasi, frekuensi pengiriman meningkat menjadi setiap tiga minggu sekali.

“Untuk kami di Waropen, khususnya di empat distrik yang saya wakili, pasokan Pertalite sebelumnya masuk setiap empat sampai lima minggu sekali. Setelah pertemuan pertama dengan Pertamina, sekarang sudah ada perubahan menjadi tiga minggu sekali. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak GM dan seluruh jajaran,” ujar Jefry.

Meski demikian, ia berharap peningkatan pelayanan tersebut dapat terus dilakukan, terutama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Jefry menjelaskan, kebutuhan BBM masyarakat di wilayah terpencil Waropen tidak hanya bergantung pada Pertalite, tetapi juga Biosolar yang digunakan untuk mengoperasikan mesin diesel.

Ia mengaku mencermati penjelasan Pertamina mengenai posisi kuota Biosolar di wilayah Papua yang saat ini berada pada kondisi sembilan persen di bawah kuota atau under kuota.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi peluang untuk meningkatkan alokasi pasokan bagi daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan distribusi, termasuk Kabupaten Waropen.

Jefry secara khusus meminta agar kebutuhan BBM di wilayahnya dipetakan kembali, mengingat distribusi Pertalite dan Biosolar menggunakan kapal yang berbeda.

Dengan demikian, pengaturan jadwal pengiriman kedua jenis BBM tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing distrik.

“Saya minta untuk Kabupaten Waropen bisa ada penambahan pasokan. Pertalite itu kapalnya berbeda dengan Biosolar. Harapan kami, Pertalite bisa masuk setiap tiga minggu sekali, sedangkan solar bisa lima sampai enam minggu sekali ke distrik-distrik,” katanya.

Ia menilai ketersediaan solar sangat penting bagi masyarakat di wilayah terpencil karena sebagian besar aktivitas penerangan dan kegiatan ekonomi masih bergantung pada mesin diesel.

Jefry mengaku memahami kondisi masyarakat di daerah tersebut karena dirinya berasal dari kampung dan mengetahui secara langsung kesulitan yang dihadapi warga ketika pasokan BBM terlambat tiba.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah Distrik Wapoga, yang merupakan salah satu distrik di Kabupaten Waropen dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nabire.

Menurut dia, keterbatasan akses dan distribusi BBM membuat masyarakat di wilayah tersebut harus mengatur penggunaan bahan bakar secara cermat, terutama ketika menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.

Jefry menjelaskan, masyarakat di sejumlah distrik Waropen memiliki kebiasaan merayakan Natal pada malam hari, dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan kondisi kehidupan masyarakat setempat.

Sebagian besar warga berprofesi sebagai nelayan dan petani. Aktivitas mereka sangat bergantung pada ketersediaan penerangan, terutama yang menggunakan mesin diesel.

Karena itu, pasokan solar menjadi kebutuhan penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sekaligus mempersiapkan perayaan Natal dengan baik.

Ia mengungkapkan, keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM kerap menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Ketika pasokan tidak tersedia, warga terpaksa mencari BBM dari wilayah lain dengan biaya tambahan.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, masyarakat maupun pihak yang membantu pelayanan di daerah tersebut harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli solar agar aktivitas warga tetap berjalan.

“Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan bersama. Karena kalau kapal terlambat melakukan distribusi, kami akhirnya harus mengeluarkan uang pribadi lagi untuk membeli BBM. Bahkan, saya sendiri bisa mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk membeli solar bagi masyarakat di Waropen. Kalau tidak tersedia, terpaksa kami mencari sampai ke Nabire,” ungkapnya.

Menurut Jefry, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM di wilayah terpencil tidak semata-mata menyangkut ketersediaan kuota, tetapi juga kepastian jadwal kedatangan kapal dan kelancaran penyaluran hingga ke tingkat distrik.

Ia berharap Pertamina dapat memberikan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau agar masyarakat tidak terus dibebani biaya tambahan akibat keterlambatan distribusi.
Minta Distribusi BBM ke Kepulauan Yapen Dipercepat
Selain Kabupaten Waropen, Jefry juga menyoroti distribusi BBM untuk kebutuhan nelayan di Kepulauan Yapen.

Ia menyebutkan terdapat dua titik pelayanan BBM untuk nelayan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat segera dioptimalkan.

Jefry meminta Pertamina mempercepat penyaluran pada November 2026 agar tidak terjadi keterlambatan pasokan, mengingat masyarakat Waropen juga bergantung pada distribusi BBM dari wilayah Yapen untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka.

Menurut dia, jarak dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang harus mendapatkan pasokan dari wilayah lain.

“Di Kepulauan Yapen ada dua titik untuk nelayan. Saya berharap pada November ini bisa dipercepat, karena kami di Waropen juga mengambil BBM dari Yapen. Jaraknya cukup jauh sehingga kami berharap penyalurannya tidak terlambat,” ujarnya.

Jefry berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti Pertamina, terutama menyangkut penambahan pasokan, kepastian jadwal kapal, serta peningkatan pelayanan distribusi BBM bagi masyarakat di daerah terpencil.

Ia kembali menyampaikan terima kasih kepada manajemen Pertamina karena telah menunjukkan perubahan pelayanan setelah koordinasi sebelumnya dilakukan bersama Komisi IV DPR Papua.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan penambahan kebutuhan BBM yang disampaikan anggota Komisi IV DPR Papua.

Awan meminta agar kebutuhan tambahan Pertalite dan Biosolar di Kabupaten Waropen dipetakan secara lebih terperinci sehingga Pertamina dapat mengetahui besaran kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Menurut dia, penambahan kuota Biosolar yang telah dilakukan pemerintah memberikan ruang bagi Pertamina untuk mengoptimalkan penyaluran, termasuk mempertimbangkan kebutuhan daerah-daerah yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan.

Ia menjelaskan, posisi penyaluran Biosolar yang sebelumnya diperkirakan mengalami kelebihan kuota kini justru berada pada kondisi under sebesar sembilan persen.

Angka tersebut dinilai cukup besar dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan serta penyaluran BBM di wilayah Papua Maluku.

“Kami akan coba gali penambahan kebutuhannya. Tadi ada masukan dari anggota Komisi IV terkait potensi kenaikan kebutuhan solar dan Pertalite. Nanti tolong dipetakan karena penambahan kuota solar kita cukup besar, sehingga penyerapannya yang sebelumnya diperkirakan over sekarang justru under sembilan persen,” kata Awan.

Ia meminta agar kebutuhan tambahan tersebut segera dikoordinasikan dengan pihak Pertamina sehingga dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian penyaluran tanpa menimbulkan kendala di lapangan.

Selain Waropen, Awan juga menanggapi masukan mengenai dua titik pelayanan BBM untuk nelayan di Kepulauan Yapen.

Ia meminta jajarannya memastikan kesiapan operasional dan jadwal penyaluran pada November 2026 agar tidak terjadi keterlambatan distribusi.

“Kemudian, terkait catatan untuk Yapen, ada dua titik pelayanan BBM bagi nelayan. Ini akan kami pastikan pada November tidak ada keterlambatan dari sisi pengoperasiannya,” ujarnya.

Awan menegaskan, berbagai masukan dari anggota Komisi IV DPR Papua akan menjadi perhatian Pertamina dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan distribusi energi.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah terpencil, khususnya Waropen dan Kepulauan Yapen, dapat terpenuhi lebih baik menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Bagi masyarakat di daerah yang masih mengandalkan transportasi laut dan mesin diesel, kepastian pasokan BBM bukan sekadar persoalan distribusi energi, melainkan juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, serta kebutuhan penerangan selama perayaan hari besar keagamaan.

(Har)