Pimpinan OPD Papua Yang Baru Dilantik Bisa Menjawab Harapan Masyarakat.

Ketua Fraksi PAN DPR Papua Sinut Busup saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya.

Jayapura.Teraspapua.com – Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Sinut Busup berharap para pimpinan oranisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah provinsi Papua yang baru dilantik oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal pada Kamis (23/01/2020), dapat menjawab harapan masyarakat Papua.

Pada kesempatan itu dirinya mengucapkan selamat kepada pimpinan OPD yang baru dilantik dan diharapkan ke depan agar dapat menjawab harapan masyarakat yang belum terjawab selama ini.

“Sekarang anggaran belum jalan, dan di depan mata kita ini ada pelaksanaan PON 2020. Kami harap para pimpinan OPD yang baru benar-benar bisa mengelola anggaran di OPD yang dipimpinnya sesuai peruntukannya,” tegas Sinut Busup, Kamis (23/01/2020).

Ia berpesan kepada para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua untuk memperhatikan beberapa daerah di Papua, yang selama ini seakan tidak mendapat perhatian dalam penganggaran APBD provinsi dan pembangunan infrastruktur.

Daerah itu yakni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Boven Digoel “kata Sinut.

“Yalimo, Yahukimo dan Pegunungan Bintang ini pembangunan infrastrukturnya itu minim, padahal sumbangan suara masyarakat kami dalam Pilgub adalah suara penentuan “tambahnya.

Kami ada tujuh anggota DPR Papua dari dapil V tapi apa yang selama ini kami perjuangkan tidak pernah didengar teman-teman OPD,”ujarnya.

Untuk itu Sinut berharap, pimpinan OPD yang baru dilantik dapat mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi selama ini terkesan anggaran lebih besar hanya untuk wilayah di pesisir sementara wilayah pegunungan terkesan diabaikan.

“Mestinya sekarang dibalik, pembangunan mesti dari wilayah pegunungan. Misalnya Intan Jaya, Puncak, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang dan lainnya. Kabupaten Bovendigoel, Asmat dan Mappi juga selama ini sangat minim disentuh APBD provinsi. Jadi pemerataan harus jalan,” pungkasnya.

(Matu)