Fraksi PDIP DPR Papua Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Dengan Catatan

Jayapura,Teraspapua.com – DPR Papua menggelar  rapat paripurna dengan agenda laporan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) Papua, tentang laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Papua tahun 2021.

Dalam sidang tersesbut, pantauan media ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, menerima dan menyetujui materi Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Papua tahun anggaran 2021, untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah provinsi Papua. “Namun ada beberapa catatan khusus yang harus diperhatikan oleh pihak eksekutif.

Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan sebagai hasil pendalaman terhadap pokok materi yang disebutkan di atas maka

Poin pertama Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa semua yang kami sampaikan pada sidang paripurna Pandangan Fraksi tidak dijawab oleh saudara Gubernur secara spesifik.

Jawaban Gubernur pada Pandangan Umum Fraksi tentang DPA Gubernur sama sekali tidak menyinggung dalam pandangan fraksi PDI Perjuangan. Permintaan dimaksud untuk DPA Provinsi Papua adalah bahan publik dan untuk diketahui oleh setiap anggota tentang pemanfaatan dana yang digunakan oleh DPRP dan Sekretriat Dewan. Dan untuk DPA OPD dimaksudkan untuk dapat melakukan pengawasaan terhadap kegiatan pemerintah sesuai tugas pengawasan anggota DPR Papua bersama sama Gubernur, ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Kristhina R I Luluporo, SIP.,M.AP, saat membacakan laporan akhir fraksi.

Lanjut Kristhina Luluporo, pada poin kedua, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua telah melakukan audit terhadap LKPJ APBD T/A 2021 dan menyatakan opininya sebagai: “Wajar Tanpa Pengecualian.” Untuk hal ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan salut kepada saudara Gubernur Provinsi Papua dan seluruh jajarannya atas prestasi ini.

Kiranya prestasi ini terus ditingkatkan di masa mendatang dan benar-benar sesuai dengan fakta yang sahih (valid) dan dapat dipercaya (reliable). Namun Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa OPD tidak memberikan Informasi yang benar kepada saudara Gubernur, sambungnya.

Diakuinya, hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukan pekerjaan-pekerjaan kurang dilapangan pada beberapa daerah yang belum selesai namun dilaporkan selesai 100 persen. Tugas dan tanggung jawab kita tidak berhenti pada penyerahan dan diterimanya LKPJ T/A 2021 teraudit. Jika kita sadari bahwa nilai nominal APBD Provinsi Papua dari tahun ke tahun terus meningkat dan sudah menembus 2 (dua) digit trilyun ‘atau sudah menembus Rp17 trilyun, maka peningkatan ini menuntut juga peningkatan tanggung jawab, komitmen, dan pengelolaan mutu keluaran (output guality management) dari aparatur di seluruh sektor, dan wilayah pemerintahan.

Untuk itu, kembali Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pengelolaan APBD dan penyelenggaraan pemerintahan harus benar-benar beranjak dan menerapkan

a. lima Prinsip dasar Pembangunan Papua, yaitu: perlindungan (protection), keberpihakan (affirmative), pemberdayaan (empowerment), keterpaduan (integrated), dan tata pengelolaan yang baik dan bersih (clean and good governance),

b. lima Prinsip Pengelolaan Otonomi Daerah, yaitu: demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan,

c. Tiga nilai Dasar Pembangunan Papua, yaitu: (1) kecukupan (sufficiency), (2) jati diri (self-esteem), dan (3) kebebasan (freedom):

d. Lima Pilar Tata Pamong Yang Baik, yaitu: kredibel (credible), transparan (transparency), akuntabel (accountable), bertanggungjawab (responsible), dan adil (fairness), tegasnya.

Khusus untuk Dana SILPA yang besaranya Rp. 1.929.325.588.534,04 Fraksi PDI Perjuangan Berpendapat agar OPD-OPD yang daya serap anggarannya rendah, kiranya dilimpahkan kepada OPD-OPD yang mampu menyerap anggaran sesuai peruntukan. Fraksi PDI Perjuangan Berpendapat bahwa harus ada kebijakan untuk program dari anggaran SILPA lebih bermanfaat bagi Masyarakat Papua terutama Bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Kerakyatan dan infrastruktur dasar serta membayar utang daerah apabila ada, tandas Luluporo pada poin ketiga.

Dan poin keempat, penghapusan asset Pemerintah Provinsi Papua, seperti Gedung Kantor Gubernur dok II dan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang saat ini dalam pembangunan gedung baru apakah telah dilakukan penghapusan sebelum dilakukan pembangunan baru, sehingga nilai penghapusan tersebut dapat terhapus pada Neraca Daerah, pungkasnya.

(tp-02)