Jayapura,Teraspapua.com – Penunjukan Penjabat gubernur di tiga Provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan, tidak seharusnya orang asli Papua.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau ST, di Jayapura, Senin (15/6/2022).
Kalau merujuk pada peraturan undang-undang, yang ditunjuk sebagai seorang karateker harus dari esalon satu. Sedangkan kita di Papua sendiri jabatan esalon satu hanya satu orang yakni Bapak Felix Wanggai, yang lain ada tetapi sudah pensiun.
“Kalau memang pensiunan ditunjuk sebagai karateker saya rasa tidak perlu, biarlah mereka akan bersaing untuk menjadi gubernur di 3 Provinsi baru nantinya,” terang Sondegau.
Lebih lanjut di jelaskan Sondegau, memang kita juga menginginkan orang asli Papua menjadi penjabat gubernur di tiga Provinsi baru. Tetapi kalau negara sudah menunjuk siapa yang menjadi penjabat kita harus terima.
“Pada prinsipnya, siapa pun dia yang ditunjuk negara menjadi penjabat gubernur di tiga Provinsi baru, bagi saya sah-sah saja yang penting mereka bisa membangun di tiga daerah 3 wilayah ini,” tandasnya.
Sondegau pun menghimbau kepada masyarakat yang ada di tiga Provinsi baru, RUU DOB sudah ditetapkan mari kita ramai-ramai terima, jangan lagi ada pro kontrak soal pemekaran.
“Barang sudah jadi, mari kita dukung dan membangun di daerah kita masing-masing, pungkasnya,” pungkasnya.
(tp-02)
