Jayapura, Teraspapua.com – Pernyataan Calon Gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakhiri, yang menyebut tiga daerah penyumbang terbesar angka kemiskinan di Papua, menuai tanggapan dari Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM).
Dalam sebuah forum publik, Fakhiri menyebut Kabupaten Waropen, Mamberamo, dan Sarmi sebagai wilayah yang masuk dalam kategori zona merah kemiskinan di Provinsi Papua.
Namun, pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh BTM yang menilai bahwa data yang disampaikan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik.
Menurut BTM, tiga wilayah penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Papua sebenarnya adalah Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, dan Waropen.
“Saya ingin mengoreksi. Dari satu kota dan delapan kabupaten yang menjadi cakupan wilayah pemilihan ini, daerah yang benar-benar masuk zona merah dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah Mamberamo Raya, Supiori, dan Waropen,” tegas BTM saat memberikan klarifikasi debat publik yang digelar KPU Papua di kantor setempat, Rabu (30/7/2025).
Dalam pemaparannya, Matius Fakhiri menjelaskan pendekatan penanganan kemiskinan yang dinilainya lebih tepat untuk wilayah pedalaman Papua, berbeda dengan strategi yang digunakan di daerah pesisir dan perkotaan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Biak Numfor.
Fakhiri mengungkapkan bahwa strategi yang ia tawarkan akan menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal melalui intervensi sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Menurutnya, peningkatan taraf hidup masyarakat hanya bisa dicapai jika pembangunan difokuskan pada tiga sektor kunci tersebut secara terpadu.
“Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi kunci utama. Kita harus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan agar masyarakat di daerah bisa bangkit dari kemiskinan,” ujar Fakhiri.
Menanggapi pendekatan tersebut, Benhur Tomi Mano memaparkan pandangan strategisnya dalam menangani kemiskinan di Papua.
Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan harus bersandar pada empat pilar utama: pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, ekonomi masyarakat yang kuat, dan konektivitas infrastruktur yang baik.
“Tanpa infrastruktur yang terhubung antarwilayah, tidak mungkin pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa merata. Kita tidak bisa bicara pembangunan ekonomi kalau akses antarwilayah saja masih sulit,” ungkap BTM.
BTM juga menekankan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan bahwa setiap anak Papua bisa mengakses pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi pembangunan.
“Jika pendidikan dan kesehatan tidak ditangani serius, maka masyarakat akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Kita harus pastikan generasi Papua bisa bangkit dengan pengetahuan dan tubuh yang sehat,” tambahnya.
Lebih jauh, BTM menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh hanya terfokus di wilayah perkotaan saja, tetapi harus merata hingga ke wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Kita ingin keadilan pembangunan. Mamberamo Raya, Supiori, Waropen, dan daerah tertinggal lainnya harus mendapatkan perhatian serius. Papua tidak boleh dibangun setengah hati,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, dan kaum muda, untuk bersama-sama BTM-CK membangun Papua yang inklusif, adil, dan sejahtera.
Dengan berbagai paparan strategi dari masing-masing calon gubernur, publik kini dihadapkan pada pilihan visi pembangunan yang akan menentukan arah masa depan Papua lima tahun ke depan.
Debat mengenai data dan pendekatan penanganan kemiskinan menunjukkan bahwa isu ini menjadi salah satu titik sentral dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Provinsi Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 mendatang.
(har/rck)
