Jayapura, Teraspapua.com – Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka penyampaian visi, misi, arah kebijakan, dan program kerja calon Dekan periode 2025–2029, Senin (22/9/2025).
Dalam forum akademik tersebut, dua kandidat calon dekan, yakni Yustus Pondayar dan Hotlan Samosir, tampil menyampaikan gagasan besar tentang arah pengembangan Fakultas Hukum Uncen ke depan. Keduanya menitikberatkan program pada peningkatan kualitas akademik, riset, tata kelola kelembagaan, serta perluasan jejaring kerja sama di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.
Rapat terbuka ini dipimpin langsung oleh Ketua Senat Fakultas Hukum, Martinus Salosa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum senat merupakan tradisi akademik yang dijalankan secara demokratis, transparan, dan bermartabat.
“Rapat senat ini adalah tradisi yang harus dijalankan. Para anggota senat dapat menyimak visi-misi calon dekan, kemudian memberikan penilaian melalui hak suara. Mengabdi di perguruan tinggi bukanlah soal mengejar jabatan, tetapi soal profesionalisme,” tegas Martinus.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Uncen, Frans Reumi, menekankan bahwa pemilihan dekan bukan sekadar memilih figur, melainkan memilih visi, komitmen, dan integritas untuk membawa lembaga ke arah yang lebih maju.
“Agenda ini bukan soal jabatan, melainkan amanat besar untuk menjawab tantangan zaman. Proses ini harus berjalan demokratis, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi etika akademik,” ujar Frans.
Ia berharap siapapun yang terpilih nantinya memiliki komitmen untuk melanjutkan program yang sudah ada sekaligus menyempurnakan yang belum terlaksana. Frans juga mengingatkan bahwa visi-misi calon harus benar-benar diwujudkan demi menjadikan Fakultas Hukum Uncen sebagai lembaga pendidikan hukum yang inovatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua, nasional, maupun global.
Visi-Misi Yustus Pondayar
Dalam penyampaiannya, Justus Pondayar menekankan pentingnya transformasi fakultas berbasis kearifan lokal yang tetap memiliki daya saing nasional dan global. Ia menyebut program kerja yang ditawarkan merupakan keberlanjutan dari pencapaian sebelumnya, namun disesuaikan dengan tantangan kekinian.
“Transformasi tidak bisa ditunda. Kita harus melakukan pembaruan kurikulum, memperkuat riset, menata tata kelola, meningkatkan sarana-prasarana, serta menjadikan Fakultas Hukum sebagai agen perubahan sosial. Semua itu tetap berpijak di tanah Papua, tetapi menatap dunia,” jelasnya.
Pondayar juga menyoroti mutu pembelajaran, produktivitas riset, keterbatasan sarana-prasarana, hingga status akreditasi Fakultas Hukum Uncen yang masih berada di peringkat B. Menurutnya, semua tantangan ini harus segera diatasi agar fakultas dapat meraih akreditasi “unggul”.
Visi yang ia tawarkan adalah menjadikan Fakultas Hukum sebagai pusat unggulan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis Papua, berakar pada kearifan lokal, namun mampu bersaing di level nasional maupun global. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pondayar menawarkan konsep Kampus Berdampak (Outcamp Basic Education).
Beberapa poin utama misinya meliputi: Penguatan kurikulum berbasis isu-isu Papua yang kompleks, Peningkatan riset tematik Papua serta publikasi ilmiah, Perluasan penyuluhan hukum dan advokasi melalui LKBH, sekaligus memperkuatnya menjadi OBH.
“Pemberdayaan komunitas adat dan kelompok rentan agar fakultas hadir langsung di tengah masyarakat, Pembangunan tata kelola modern serta pengembangan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan,’ ujarnya.
Persiapan jurusan baru serta percepatan pembukaan program S2 Kenotariatan dan S3 Ilmu Hukum, Penguatan peran alumni sebagai motor perubahan kelembagaan.
“Komitmen ke depan harus visioner, kolaboratif, sinergis, dan berani melakukan terobosan. Alumni, dosen, mahasiswa, hingga jejaring kerja sama adalah kekuatan kita untuk membawa perubahan,” tambahnya.
Visi-Misi Hotlan Samosir
Sementara itu, Hotlan Samosir menawarkan visi menjadikan Fakultas Hukum Uncen sebagai pusat pendidikan hukum yang unggul, inovatif, berintegritas, dan relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, maupun internasional.
Program kerja yang ia usung berfokus pada: Pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat, Peningkatan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.
“Penguatan serta pengembangan LKBH Fakultas Hukum Uncen agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat,” paparnya.
Menurut Samosir, Fakultas Hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, terutama di Papua. Dengan begitu, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga berintegritas dalam memperjuangkan keadilan.
Proses pemilihan dekan Fakultas Hukum Uncen periode 2025–2029 diharapkan berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang visioner serta mendapat dukungan penuh dari seluruh civitas akademika.
“Siapapun yang terpilih nanti, tetaplah bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum. Momentum ini adalah pengabdian untuk kemajuan lembaga, bukan sekadar kompetisi jabatan. Pemimpin yang kuat hanya lahir dari dukungan civitas akademika yang solid,” pungkas Dekan Frans Reumi.
(Har/Mr)
