Dorong Penguatan Perhutanan Sosial, Kadishut Papua Barat Kunjungi CDK Manokwari Selatan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto saat menyerahkan kunci rumah jaga Kantor CDK Manokwari Selatan kepada Kepala CDK Manokwari Selatan Kristian Fonataba

Manokwari, Teraspapua.com – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Manokwari Selatan, Jumat (13/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan kehutanan serta pengembangan program perhutanan sosial di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan itu, agenda pertama yang dilaksanakan adalah penyerahan kunci rumah jaga Kantor CDK Manokwari Selatan. Penyerahan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor, sekaligus memperkuat keamanan lingkungan kerja bagi para petugas kehutanan.

Selain agenda kelembagaan, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan kegiatan akademik Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang saat ini tengah menempuh Program Doktor.

Wilayah CDK/KPH Manokwari Selatan dipilih sebagai lokus penelitian disertasi karena dinilai memiliki potensi besar dalam pengelolaan hutan, serta dinamika perkembangan perhutanan sosial yang cukup aktif di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, rombongan juga meninjau kesiapan pengangkutan perdana Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa kulit masoi yang diproduksi oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Hutan Kampung Yarmatum. Produk tersebut menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan.

KPS Hutan Kampung Yarmatum tercatat sebagai satu-satunya kelompok perhutanan sosial di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang telah memperoleh hak akses terhadap sistem administrasi hasil hutan, yakni SIPUHH, SIPNBP, dan SIPATOK. Akses terhadap sistem tersebut memungkinkan kelompok masyarakat mengelola serta memasarkan hasil hutan bukan kayu secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan kelompok tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung tata kelola hasil hutan bukan kayu yang legal, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi contoh konkret keberhasilan program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola hutan, serta kelompok perhutanan sosial dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting guna mendorong pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah Manokwari dan sekitarnya.
(arc)