Merauke, Teraspapua.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026 terus memperkuat komitmen pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Dalam upaya tersebut, UGM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Program Perempuan Berdaya, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Pemetaan Potensi dan Permasalahan Kawasan Transmigrasi Tahun 2026. FGD dilaksanakan pada Kamis, 10 September 2026, di Ruang Rapat Dekanat Universitas Musamus, Merauke, Papua Selatan.
Pertemuan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.35 WIT dengan agenda utama membahas hasil riset dan temuan lapangan terkait isu Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Selain itu, forum tersebut menjadi ruang untuk menggali aspirasi perempuan asli Papua sekaligus memetakan peluang kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di Kawasan Transmigrasi Muting.
FGD melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan. Di antaranya Ketua Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua Selatan, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua Selatan, Kepala DP3A Kabupaten Merauke, serta aktivis perempuan asli Papua Selatan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif dalam melihat persoalan perempuan, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga ekonomi, kelembagaan, pendidikan, hingga relasi gender dalam kehidupan masyarakat.
Dalam diskusi, sejumlah persoalan yang masih dihadapi perempuan di Kawasan Transmigrasi Muting menjadi perhatian. Salah satunya berkaitan dengan minimnya pendampingan dan akses permodalan bagi perempuan yang menjalankan aktivitas ekonomi.
Keterbatasan tersebut dinilai dapat menghambat perempuan dalam mengembangkan potensi ekonomi yang sebenarnya telah dimiliki masyarakat.
Di sisi lain, forum juga mengidentifikasi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Perempuan di kawasan transmigrasi dinilai memiliki keterampilan dalam mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai ekonomi.
Potensi tersebut antara lain produksi kerajinan noken dan berbagai produk berbasis sumber daya lokal. Dengan pendampingan, akses permodalan, peningkatan keterampilan, serta dukungan pemasaran, potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Selain persoalan ekonomi, diskusi juga menyoroti persoalan struktural yang masih memengaruhi ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Kesadaran mengenai kesetaraan gender di Papua juga mulai berkembang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal sosial yang penting untuk terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Peneliti Gender dan Perempuan Papua Selatan, Godefridus, menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan edukasi kepada perempuan.
Menurut dia, laki-laki juga perlu mendapatkan edukasi agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Ketika berbicara perempuan, kita juga harus memperhatikan laki-laki juga. Edukasi terhadap laki-laki juga penting dalam konteks pemberdayaan perempuan,” ujar Godefridus.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Perubahan tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas perempuan, tetapi juga dukungan lingkungan sosial dan keluarga.
Diskusi lintas sektor tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi bahan bagi Tim GEDSI dan pemerintah dalam merancang program pemberdayaan perempuan di Kawasan Transmigrasi Muting.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan pendampingan, dukungan terhadap aktivitas ekonomi perempuan, akses permodalan, peningkatan keterampilan produksi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok perempuan.
Pemetaan terhadap potensi lokal juga dinilai penting agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dalam konteks tersebut, program Perempuan Berdaya yang dibawa Tim Pengabdian UGM di Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan menjadi salah satu wadah untuk mendorong penguatan kapasitas perempuan.
Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama periode Agustus hingga November 2026.
Tim UGM berharap program tersebut dapat menjadi ruang bagi perempuan asli Papua maupun perempuan transmigran untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas, serta memperluas akses terhadap peluang ekonomi dan sosial.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, organisasi perempuan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga diharapkan terus diperluas.
Dengan pendekatan kolaboratif, berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan dapat ditangani secara lebih terintegrasi.
Tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan jangka pendek, program pemberdayaan juga diarahkan untuk membangun kemandirian dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Tim Ekspedisi Patriot UGM berharap forum tersebut menjadi awal dari kolaborasi lanjutan dengan lebih banyak pihak. Dengan semakin luasnya keterlibatan pemangku kepentingan, manfaat program diharapkan dapat menjangkau lebih banyak perempuan, baik perempuan asli Papua maupun perempuan transmigran di Kawasan Transmigrasi Muting.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pengabdian UGM untuk hadir di tengah masyarakat, memetakan persoalan secara langsung, sekaligus mendorong lahirnya solusi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan.
(Snd)
