APBD Papua T.A 2021 Meningkat Dari Tahun Sebelumnya

Jayapura,Teraspapua.com – Pada persidangan kali ini DPR Papua telah menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang APBD Papua tahun anggaran 2021, ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, dalam sambutannya pada saat penutupan sidang Paripurna, Selasa (22/12/2020) malam.

Dijelaskan Banua Rouw, adapun struktur APBD Papua yakni, pendapatan daerah Tahun anggaran 2021 sebesar 14.763.746.028.757 atau meningkat dibanding tahun anggaran 2020, sebesar Rp 13.193.626.052.637.

Dikatakannya, pendapatan daerah meningkat disebabkan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.765.651.609.757 atau meningkat 705.518.688.720.

“DPR Papua menyetujui dan menetapkan APBD Papua tahun angaran 2021 sebesar Rp 15.758.946.362.230. APBD Papua tahun anggaran 2021 meningkat Rp 1.189.588.065.881 dari Tahun anggaran 2020” ucap Banua Rouw.

Menurutnya, dari rencana pendapatan daerah Rp 14.763.746.028.757 dan belanja daerah sebesar Rp 15.758.964.362.330, APBD Papua Tahun anggaran 2021 mengalami difisit sebesar Rp 995.218.333.573. Difisit anggaran tahun anggaran 2021, direncanakan ditutupi melalui sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenan.

“Anggaran itu sebesar Rp 1.115.218.333.573, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 120 miliar,”  ujarnya.

DPR Papua mengimbau gubernur kiranya dalam inovasi menaikkan PAD jangan sampai rakyat merasa terbebani, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh jajaran BUMD kiranya dapat terus menggali potensi ekonomi yang ada, pada akhirnya mendapat laba sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, yang dengan sungguh sungguh bersama eksekutif membahas dan mendukung RAPBD tahun anggaran 2021.

“Semua program dan kegiatan mesti berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua,” ucap Klemen.

Ia mengatakan, mesti memastikan pengendalian pembangunan serta diikuti pengawasan, sehingga anggaran benar benar dipergunakan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pandemi corona tantangan tersendiri bagi kita saat ini. Suatu kondisi yang tidak pernah kita harapkan dan kita inginkan,” pungkasnya.

(Matu)