Jayapura, Teraspapua.com – Panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan beberapa rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jayapura tahun anggaran (TA) 2021.
Rekomendasi tersebut disampaikan ketua Panja Dewan, Sarce Soreng saat upacara penutupan rapat paripurna istimewa, Kamis (15/4/2022) di ruang paripurna DPRD Kota Jayapura.
Sarce Soreng atas nama Dewan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta pimpinan OPD yang telah bekerja secara maksimal sehingga program dan kegiatan beserta realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 mencapai 80% sampai 100%.
“Panja DPRD kota Jayapura juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi pula kepada pimpinan OPD yang telah sungguh-sungguh bekerja sehingga program dan kegiatan beserta realisasi penyerapan anggaran TA 2021 yang persentasi 80 sampai 100%,” ujar Sarce Soreng saar membacakan rekomendasi Panja.
Berikut rekomendasi Panja dewan terhadap LKPJ Wali Kota Jayapura TA 2021;
Bidang pendidikan. Setelah melakukan monitoring lapangan ditemui beberapa SD di wilayah kota Jayapura kondisi bangunan mengalami kerusakan dan terbatasnya fasilitas sarana prasarana, berupa kursi meja dan pagar.
Seperti SD Inpres Enggros tanah hitam Abepura, SD Negeri 1 Holtekamp, SD Negeri Yoka dan SD Negeri Buper Waena.
“Rumah dinas pada setiap sekolahan ditempati oleh masyarakat luar atau keluarga – keluarga yang tidak berstatus sebagai tenaga guru, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendak melakukan koordinasi dengan Satpol PP dalam menertibkan rumah-rumah dinas tersebut agar ditempati oleh guru-guru yang masih aktif,” kata Sarce Soreng.
Lanjut dsampaikan Sarce, Panja DPRD kota Jayapura saat monitoring di setiap sekolah baik SD maupun SMP ditemui para guru yang masa usia pensiunnya tinggal dua tahun dan juga guru-guru honorer yang sudah mengabdi selama 10 tahun namun belum diangkat sebagai ASN.
Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan memperhatikan keberadaan guru-guru yang akan purnah tugas dan honorer, sehingga tidak terjadi kekurangan guru dan masa depan guru honorer dapat diperhatikan,” tambah dia.
Sementara lanjut Sarce Soreng, bidang Kesehatan. Puskesmas-Puskesmas yang telah diresmikan oleh Wali Kota Jayapura perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta peralatan medis yang memadai serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat seperti Puskesmas Abepura, Yoka dan Imbi.
Menurutnya, Puskesmas pembantu yang berada di wilayah Kota Jayapura perlu difungsikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Serta rumah-rumah dinas yang ditempati oleh masyarakat luar ataupun keluarga yang bukan berstatus tenaga kesehatan agar di tertibkan untuk ditempati oleh tenaga kesehatan yang masih aktif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” pintanya.
Sedangkan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ruas jalan di wilayah kota Jayapura yang seringkali tergenang air disebabkan sistem drainase mengalami penyumbatan, maka perlu adanya koordinasi antara Pemkot Jayapura dan Pemprov Papua serta Balai Jalan dan jembatan guna sinergitas dalam penanganan kondisi banjir ketika curah hujan yang tinggi di kota Jayapura.
“Drainase di depan PLTD Perumnas dua, yang dikerjakan oleh PUPR Provinsi Papua berdampak pada aliran air di ruas jalan, untuk itu dinas PUPR kota Jayapura hendaknya melakukan koordinasi guna perbaikan drainase tersebut,” cetua Sarce.
Selanjutnya, Bidang Perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. Pagar tembok Pasar Youtefa baru yang telah roboh agar segera dibangun kembali guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pedagang.
Banyak pungutan liar yang meresahkan para pedagang pasar Youtefa baru perlu adanya penertiban guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para Pedagang,” tambah dia.
Ditegaskan, petani Koya yang setiap tahun produksi beras mengalami kendala dalam pemasaran, sehingga diharapkan eksekutif dapat membeli produksi beras dalam rangka meningkatkan pendapatan dan ekonomi petani sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat.
Rekomendasi lain yaitu untuk Bidang Pariwisata TA 2021, masih ditemukan rekomendasi yang tidak dilanjutkan, sehingga perlu adanya koordinasi antara dinas dengan masyarakat adat pengelola pariwisata di kota Jayapura perlu ditindaklanjuti di TA 2020.
“Dinas Pariwisata hendaknya berkoordinasi dengan semua stakeholder baik BUMD dan BUMN terkait dana CSR serta memberikan dukungan berupa modal bagi masyarakat terhadap pengelolaan sektor pariwisata,” tandasnya.
Untuk bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian. Rumah potong hewan yang terletak di kampung Yoka yang telah diberikan rekomendasi pada TA 2020 tidak ditindaklanjuti, untuk itu diharapkan pada TA 2022 dapat ditindaklanjuti.
Pemerintah kota Jayapura diharapkan menginstruksikan semua swalayan, toko supaya bekerja sama dengan petani untuk menampung komoditi hasil pertanian di kota Jayapura,” imbuhnya.
Sementara bidang Perikanan, setiap tahun dinas Perikanan memberikan fasilitas bagi masyarakat nelayan di kota Jayapura akan tetapi kurangnya pengawasan sehingga fasilitas yang diberikan disalahgunakan.
Untuk itu, perlu adanya perhatian serius dari Dinas agar bantuan fasilitas tidak disalahgunakan,” tutup politisi Hanura itu.
(tp)
