Jayapura,Teraspapua.com – Anggota DPR Papua dari fraksi Otsus atau jalur pengangkatan gelar aksi protes dengan memalang pintu masuk DPR Papua, ruang sidang dan ruangan kerja Ketua DPR Papua.
Adapun aksi protes yang dilayangkan oleh para anggota dan pimpinan fraksi Otsus DPR Papua itu yakni mendesak dan meminta kepada pimpinan DPR Papua untuk segerah gelar sidang pembahasan perubahan tata tertib dewan agar hak kami anggota 14 kursi perwakilan masayarakat adat Papua di DPR Papua untuk menduduki jabatan wakil IV.
Dan hak-hak lainnya dapat terpenuhi secara adil, dan juga pimpinan DPR Papua harus buka ruang demokrasi di kantor DPR Papua karena ini rumah rakyat.
Sementara itu, Ketua Fraksi Otsus (Poksus), Jhon NR Gobay dalam orasinya mengatakan kantor ini adalah kantor rakyat jadi harus dibuka, bukan menerima aksi demo dijalan-jalan.
“Hak dari anggota DPR yang diangkat untuk menduduki unsur pimpinan sesuai dengan PP 106 tahun 2021 pasal 32. Selalu kami bicara, tetapi tidak pernah diagendakan dalam agenda resmi. Padahal Papua barat telah memiliki unsur pimpinan tersebut,” ujar Gobay, Senin (28/11/2022).
Lanjut kata Gobay, ada sejumlah hak kami yang belum dibayarkan di kantor lembaga ini, yang kami minta kantor ini bukan kantor milik perusahaan, tetapi ini kantor rakyat. Kita semua diangkat dengan SK yang sama yaitu SK Mendagri, untuk itu kami protes didalam internal DPR Papua, agar kita bisa memperbaiki diri kita.
“Jangan kita hanya jago mengkritisi eksekutif, tetapi kita tidak bisa mengkritisi diri sendiri, yang juga sebenarnya kita melakukan sebuah pelangaran akan hak-hak orang lain,” tegas Gobay.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga minta agar sebelum akhir tahun ini, pimpinan DPR segerah menetapkan perubahan tatib DPR Papua. Agar pimpinan DPR dari unsur pengangkatan dapat diambil sumpah di awal tahun dan dananya masuk di APBD 2023, tandasnya.
Sementara itu ditempat yang sama anggota Poksus Yohanis Ronsumbre menambahkan, alasan kami melakukan aksi pada hari ini. Karena secara terhormat dan santun kami sudah komunikasi diruang-ruang komunikasi politik di lembaga ini.
Bahkan secara administrasi secara surat-menyurat dari fraksi Poksus kepada pimpinan dan diteruskan ke Sekwan, tetapi sampai tiga kali tidak ada respon.
“Kami pikir mungkin dengan cara ini barulah ada respon,” pungkasnya.
