Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPRP kembali melakukan rapat kerja dengan OPD mitra, kali ini Dinas Perhubungan Provinsi yang diundang untuk memastikan anggaran dan program di tahun 2024 maupun 2025.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Frangklin E. Wahey mengatakan, situasi di daerah, pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bahkan dimasa transisi, tentu terjadi perubahan, terutama efisiesni anggaran yang tentu berpengaruh kepada pembangunan.
Intinya kehadiran Dewan yaitu melakukan tiga fungsi yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan, sehinga fungsi itu yang kita lakukan, hari ini kita lakukan dialog bersama OPD mitra Komisi IV.
“Hari ini kita rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, dari hasil dialog tadi ternyata sudah ada beberapa program yang dilakukan, ada juga yang belum, sehingga kita bekerja sama, mendukung program-program itu,” kata Frangklin.
Ditekankan, Dinas Perhubungan Provinsi harus menjadi fungsi kontrol untuk Dinas di Kabupaten Kota sehingga pekerjaan-pekerja yang dilakukan tidak asal bangun untuk menyengkan pimpinan, dan pekerjaannya tidak selesai.
“Kalau bisa Dinas Perhubungan Provinsi, dalam setiap program yang di ajukan dari kabupaten harus singkron dengan Provinsi,” jelasnya.
Tambah Frangklin, provinsi bagun apa, Kabupaten harus bangun apa, harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan asal pimpinan senang dan menguntungkan pimpinan.
“Jadi kami Komisi IV benar-benar akan melakukan fungsi Dewan. Kami dengan OPD mitra bekerjasama, sehingga kita mengawasi betul-betul program jalan sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat,” tandasnya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, David Telenggen mengatakan, pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp92 miliar lebih.
Dana tersebut di bagi untuk empat sektor yaitu, sektor Perhubungan darat sebesar Rp26 miliar lebih. Pemeliharaan/rehabilitasi terminal tipe D Waena Rp4 miliar lebih, sektor Perhubungan laut Rp40 miliar lebih dan sektor Perhubungan udara sebesar Rp21 miliar lebih.
“Kebetulan kami ada paket-paket pekerjaan yang akan kita kerjakan, seperti di Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, Supiori maupun di kota dan Kabupaten Jayapura,” kata David Telenggen.
Dikatakan hanya ada empat prioritas pembangunan yang dikerjakan di tahun 2025, dengan kondisi situasi saat ini, dari sektor Darat ada pembangunan marka-marka jalan dan rambu-rambu jalan.
Kemudian pembangunan fasilitas pelabuhan, bandar udara serta peningkatan dan pemeliharaan operasional Terminal tipe “B” yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
Semuan proyek yang akan dikerjakan di tahun 2025 ini, menggunakan Dana Tambahan Infrastrutur atau DTI
“Jadi, sejauh ini kami masih stabil, kita belum tahu kalau nanti ada lagi perubahan yang terbaru, tapi untuk sampai dengan saat ini, pertemuan saya dengan teman-teman Komisi IV DPR Papua semuanya masih baik, harapan kami semoga semuanya berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Dikatakan untuk pembangunan sektor laut yaitu pembangun trestle Pelabuhan Waropen yang merupakan jembatan penghubung antara dermaga dengan area darat, untuk mobilisasi kendaraan masuk ke area Pelabuhan.
“Memang ada keinginan masyarakat Waropen supaya ada kapal Pelni atau kapal putih (PSO) masuk di pelabuhan Waropen, namun luasan pelabuhan tidak cukup dan harus diperpanjang menjadi 140 meter. Rencananya Kementerian Perhubungan RI yang akan memperluas pelabuhan,” katanya.
Begitu juga dengan Bandar Udara Botawa Kabupaten Waropen, ada pengaspakan landasan dengan pembangunan terminal untuk kita memaksimalkan, seraya berharap ada pesawat bisa masuk agar masyarakat bisa bepergian ke Biak, Manokwari maupun Nabire bisa menggunakan pesawat udara,” tukasnya.
(rck/arc)
