Biak, Teraspapua.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, mengapresiasi komitmen Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra dalam mengangkat 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024.
Menurut Gunadi, keputusan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap ratusan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK, meski kebijakan itu diambil ketika kondisi fiskal Kabupaten Biak Numfor tengah menghadapi tekanan.
Apresiasi tersebut disampaikan Gunadi seusai mengikuti penandatanganan perjanjian kerja PPPK Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Biak Numfor dan diikuti 634 PPPK yang dinyatakan lulus seleksi tahap I dan tahap II.
Penandatanganan perjanjian kerja tersebut menjadi tahapan penting bagi ratusan PPPK sebelum menjalankan tugas sesuai formasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Gunadi mengatakan, pengangkatan 634 PPPK dilakukan dalam situasi keuangan daerah yang tidak mudah. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, kata dia, harus melakukan sejumlah penyesuaian anggaran setelah terjadi pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Di tengah defisit APBD, di tengah APBD yang tidak sehat, dilakukan pengangkatan pegawai dengan jumlah yang besar,” kata Gunadi.
Menurut dia, keputusan tetap mengangkat para PPPK yang telah dinyatakan lulus menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian terhadap status dan hak para peserta seleksi.
Namun, Gunadi mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah secara hati-hati. Perencanaan anggaran menjadi penting agar kewajiban pemerintah terhadap pegawai dapat dipenuhi tanpa mengganggu keberlangsungan operasional pemerintahan.
“Artinya ke depan harus ada perhitungan-perhitungan yang cermat, sehingga operasional pemerintahan ini bisa tetap berjalan,” ujarnya.
Gunadi menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk pengangkatan PPPK sebenarnya telah diperhitungkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, kondisi fiskal daerah mengalami tekanan sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja.
“Memang secara anggaran itu kita sudah siapkan. Tetapi dalam persiapan anggaran itu, secara perhitungan, APBD kita defisit sebesar Rp49 miliar,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Gunadi, membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah penyesuaian dalam pengelolaan belanja. Bahkan, terdapat sejumlah belanja yang belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.
Situasi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan aparatur, pelayanan publik, serta pembiayaan berbagai program pembangunan.
Meski demikian, Gunadi menilai keputusan mengangkat 634 PPPK tetap memiliki nilai strategis. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk afirmasi pemerintah terhadap sumber daya manusia yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi dan dinyatakan lulus.
“Jadi ini merupakan langkah yang menurut saya keberpihakan, afirmatif kepada seluruh PPPK,” ujarnya.
Gunadi menilai pengangkatan ratusan PPPK tersebut juga tidak terlepas dari komitmen Bupati Markus O. Mansnembra dalam memanfaatkan peluang yang tersedia melalui kebijakan pemerintah terkait pengadaan dan pengangkatan PPPK.
Ia mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan kesempatan yang telah diperoleh para peserta seleksi dapat direalisasikan melalui pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja.
“Dan ini adalah komitmen Bupati Biak Numfor untuk bagaimana memanfaatkan peluang dengan pengangkatan PPPK yang ada,” kata Gunadi.
Menurut dia, komitmen tersebut perlu dibarengi dengan strategi pengelolaan sumber daya manusia agar keberadaan 634 PPPK tidak hanya menambah jumlah aparatur, tetapi juga memberikan dampak terhadap kinerja pemerintahan.
Bupati Markus, kata Gunadi, telah menyampaikan pentingnya mengoptimalkan sumber daya manusia yang baru tersebut untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor.
“Tadi beliau sampaikan bagaimana akan memberdayakan SDM yang baru ini untuk membantu membangun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor,” ujarnya.
Dengan demikian, pengangkatan PPPK diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan status kepegawaian, tetapi juga diikuti peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Gunadi memastikan para PPPK tetap memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ia menjelaskan, pembiayaan hak-hak PPPK akan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.
“Untuk hak-hak PPPK tentu ini sama dengan ASN lainnya. Kami menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya.
Dengan tambahan 634 PPPK, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan penempatan dan pemberdayaan para aparatur tersebut dilakukan secara tepat.
Penempatan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan formasi yang telah ditetapkan sehingga keberadaan PPPK dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pelayanan pemerintahan.
Di sisi lain, tekanan fiskal tetap menjadi tantangan yang harus diperhitungkan pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran secara cermat diperlukan agar pemenuhan hak-hak aparatur dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.
Gunadi menilai kondisi tersebut membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah, terutama dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah tersedia.
Dengan demikian, pengangkatan 634 PPPK Formasi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi investasi sumber daya manusia bagi Kabupaten Biak Numfor sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah kini dituntut memastikan tambahan aparatur tersebut benar-benar ditempatkan dan diberdayakan sesuai kebutuhan, sehingga kebijakan pengangkatan PPPK tidak hanya berdampak pada sisi kepegawaian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah.
(HDK)
