Realisasi Fungsi Pengawasan ,Komisi B DPRD Kota Jayapura Kungker Ke BPBJ dan Dinas PUPR.

Pose bersama Dinas PUPR Dengan Komisi C DPRD Kota Jayapura

Jayapura,Teraspapua.com – Untuk merealisasi fungsi pengawasan,komisi B ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja (Kungker ) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Jayapura dan Bagian Pengadaan Barang  dan Jasa (BPBJ) setda kota Jayapura,Senin (20/1/2010).

pantauan media ini rombongan komisi B ini dipimpin oleh sekertaris komisi, H.Hasannudin.SE dalam rangka hearing dengar pendapat realisasi program dan kegiatan  2019 dan rencana di tahun 2020,

banner 325x300banner 325x300

Sekertaris komisi ,H.Hasannudin.SE ,menjelaskan kunjungan kerja yang dilakukan,tentu merealisasi salah satu fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan,untuk saling mengisi dan melihat kekurangan yang ada pada kedua OPD ,selaku Mitra dari Komisi B.

“ Kami menyambangi terlebih dahulu dinas PUPR dan  memberikan banyak masukan terkait masalah yang kita pantau di lapangan yang belum maksimal “ungkapnya.

Seperti yang terpantau di lapangan,yaitu sekitar lingkaran AB ketika hujan naiknya sedimen dan sampah ke permukaan jalan .

Sementara untuk kunjungan ke Bagian Pengadaan Barang Jasa pihaknya ingin mengetahui proses pelelangan yang dilakukan,pasalnya anggota komisi C di dominasi wajah baru “ujar Hasannudin.

Hasannudin mengakui sangat puas atas kunjungan yang dilakukan di dua OPD tersebut ,karena mendengar banyak masukan yang tentu sangat berpihak kepada rakyat kota Jayapura”katanya.

Sementara ini Kepala dinas PUPR kota Jayapura Novdi J,Rampi mengakui ada 17 program dan 51 kegiatan yang ditangani Dinas PU PR di tahun 2019.Realisasi secara fisik 99,67% dan realisasi keuangan 98,40%.

Untuk program-program yang dilaksanakan di tahun 2019 dirincikan Novdi peningkatan sarana dan prasarana aparatur,peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,program peningkatan jalan dan jembata.

Kemudian pembangunan perumahan program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong ,pembangunan turab ,talud dan bronjong ,pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Lanjut Novdi,Pengelolaan area pemakaman kemudian, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ,pengelolaan ruang terbuka hijau “tambahnya.

Ditambahkan juga program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan-jaringan lainnya,  pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Selain itu  pembangunan infrastruktur dan program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang terbuka hijau “sambungnya.

Menurut Novdi program yang sama akan berlanjut di tahun anggaran 2020,dengan total anggaran jika dibanding dan tahun 2019 Mengalami penurunan.

“ Untuk anggaran tahun anggaran  belanja langsung ditahun 2020 sebesar Rp. 80.443.315.219.,sedangkan belanja pegawai sebesar Rp.9.209 240.712 “terangnya.

Terpisah Kepala Bagian Asep A..M.Khalid,ST juga mengungkapkan, tahun 2019 sekitar 51 paket yang harus ditenderkan.

Namun hanya 48 yang masuk untuk ditenderkan di BPBJ,sementara 3  paket tidak ditenderkan ,karena sumber dana otonomi khusus , yang turun ke pemerintah kota tidak mencukupi dan terlambat.

Dijelaskan juga dari 48 paket ada 47 yang diselesaikan dan satu paket kita batal pelelangan yaitu review rumah sakit Koya Barat dan dikembalikan lagi ke dinas kesehatan.

Tahun 2020 lanjut Asep ,BPBJ sementara melakukan penginputan rencana umum pengadaan .Berdasarkan Perpres nomor 16  tahun 2018,wajib pemerintah daerah mengumumkan ke public “ujarnya.

Untuk itu kami memberikan waktu sampai dengan 31 Januari kepada setiap OPD, untuk memasukkan semua paket kegiatan baik itu tender penunjukan langsung maupun swakelola “Pungkasnya.

(Let).