Jayapura,Teraspapua.com – Komisi III DPR Papua, dalam rangka kegiatan pengawasan anggaran, sesuai dengan tupoksinya, Komisi tersebut gelar pertemuan dengan PT Garuda Jayapura.
Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, mengatakan hari ini kami undang PT Garuda Jayapura membahas terkait harga tiket. Kami ingin memastikan bahwa Kepres 33 tahun 2020, yang mengatur standar harga satuan regional, itu mengatur seluruh kegiatan standar harga yang dilaksanakan Pemda. Termasuk di dalamnya standar harga transportasi tiket pesawat.
Menurutnya, kalau kita mengacu pada standar harga itu, maka alokasi dana untuk penerbangan Garuda jauh lebih rendah, dari pada harga tiket garuda, inilah yang kami diskusikan dengan pihak garuda.
Kalau harganya seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan garuda dengan standar harga yang ada, karena jauh lebih rendah dengan harga tiket. Berarti anggota dewan, maupun apartur pemerintah yang mau berangkat, tidak bisa lagi mengunakan jasa penerbangan Garuda. Sehingga kami minta penjelasan dari GM Garuda Jayapura. Apakah ada kebijakan. Kalau seperti ini mungkin banyak orang tidak menggunakan Garuda, kata Benyamin kepada sejumlah awak media usai pertemuan, di salah satu hotel di Jayapura, Senin (22/03/2021).
Dijelaskan Benyamin, tadi dari pihak Garuda Jayapura, terkait harga tiket ini, mereka katakan ini adalah keputusan menteri perhubungan dan itu sudah diatur. Hal inilah sehingga mesti dibahas bersama. Agar ke depan mungkin perlu penyesuaian.
Kita tahu bersama, saat ini harga penerbangan Garuda sangat tinggi. Dari Jayapura-Jakarta Rp 5.100.000 itu klas ekonomi, kalau bisnis Rp 7 juta lebih, namun harga standar Rp 4 juta.
Makanya kita bicarakan, apakah ada langkah penyesuaian sehingga kita bisa gunakan jasa penerbangan garuda, Baik dewan maupun ASN yang akan melaksanakan tugas, dan tadi Garuda menyatakan akan dipikirkan, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Benyamin, tadi kami juga tanyakan apakah garuda sudah berpikir untuk membuka pelayanan ke daerah pedalaman, karena banyak masyarakat perlu dilayani.
Mereka menjelaskan mereka sedang mengusahakan, kemungkinan ke Yahukimo tetapi juga pertimbangan mereka adalah berapa banyak penumpang dan Cargo dan kemungkinan Yahukimo menjadi salah satu alternatif Garuda bisa masuk. Kalau ke Wemena, mereka akui Wamena cukup bagus tapi dari sisi keamanan perlu dikaji.
Ditambahkannya, selama ini Garuda sudah melayani rute Nabire- Jayapura, Nabire-Biak dan kita harap bisa ada konektivitas antar daerah di Papua. Kedepan ini juga kita bicarakan dengan pihak Garuda, tukasnya.
Sementara itu, General Manager PT Garuda Indonesia Branch Office Jayapura, Radhitya Prastanika mengatakan, setelah diskusi dengan Komisi III DPRP kami sebenarnya sudah sampaikan juga, bahwa kita menyesuaikan dengan pagu karena dari pusat, dan kementerian keuangan dengan dari Garuda Indonesia sudah memiliki kesepakatan. Yang dapat diaplikasikan di daerah masing-masing dan tidak hanya pada DPRP saja, tetapi juga dengan Pemda setempat maupun lembaga negara.
Dikatakannya, kami sudah sosialisasikan sedikit-sedikit, baik kepada BPK nanti kita juga menyurat ke Pemprov dan lembaga negara, agar dapat mengetahui ini, sehingga bisa kita aplikasikan bersama.
Menurtunya, standar tergantung dari rutenya, misalnya Jayapura-Jakarta PP sekitar 8 jutaan. Ini sudah kita sesuaikan harga tiket itu sama bahkan sudah mendekati untuk kelas ekonomi.
Kelas bisnis juga disesuaikan juga. Ada pengurangan sekitar 20 persen dari harga yang diterapkan kini untuk umum. Sekali lagi khusus untuk pemda atau lembaga negara di daerah, pungkasnya.
(Matu)
