banner 325x300

Komisi IV DPR Papua Mediasi Penyelesaian Hak Ulayat Dermaga di Expo Waena

  • Bagikan

Jayapura,Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua, mediasi penyelesaian masalah hak ulayat di terminal Expo Waena antara Ondoafi setempat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

“Beberapa waktu lalu kami melihat terjadi pemalangan di terminal Expo Waena, sehingga kami DPR Papua mencoba untuk mediasi dimana kami turun untuk mendengar secara lansung dari pihak pemilik hak ulayat dalam hal ini Ondoafi dan Dinas Perhubungan.”ujar Ketua Komsi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, kepada wartawan, usai kegaiatan tetsebut, Kamis (18/11).

Lanjut Monim, bagaimana langkah selanjutnya agar terminal ini tidak lagi dipalang dan dapat difungsikam kembali.

Dan ketika kita berjumpa, lanjut kata Beatrix Monim, masalah pemalangan ini terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah,  masalahnya sudah selesai yang mana Dinas Perhubungan akan membayar ke pemilik hak ulayat”.

Lebih lanjut dijelaskan politisi partai Nasdem itu, terkait dengan pembangunan dermaga di samping terminal expo waena, Dinas Perhubungan mendapat dua bis air dari Kementrian.

Sehingga Dinas perhubungan membangun dermaga, namun dalam pembangunannya ada permasalahan ganti rugi hak ulayat kepada Ondoafi setempat, terangnya.

Kata Ia, tentu pemerintah tidak mungkin lansung membayar, karena tadinya darerah tersebut adalah perairan yang kemudian terjadi penimbunan, maka kemudian dibacarakan masalah pembayaran kompensasi yang harus dilakukan terhadap kepemilikan masyarakat adat.

Oleh karena itu hari ini kami turun, untuk menyelesaikannya sehingga, dengan harapan kedepan tidak terjadi kesalahan pembayaran. Yang akan menimbulkan dampak masalah hukum bagi pemerintah secara khusus Dinas perhubungan, jelas Beatrix Monim.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga memintah kepada masyarakat adat, untuk mendukung program pemerintah yang tentu ini juga bermanfaat kepada masayarakat. “Tidak hanya masyarakat adat, tetapi masyarakat disekitar pesisir danau, khusus wilayah Sentani timur yang mengunakan akses tersebut”.

Karena dermaga tersebut memang milik pemerintah, tetapi seluruh fasilitas yang ada disiapkan untuk masyarakat mengunakannya secara gratis, imbuhya.

Oleh karena itu, kami harap kerjasama yang baik dari masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga proses pembangunan tidak terputus sampai disini.

Menurutnya, pembangunan dermaga air ini sangat bermanfaat, karena akan diatur subsidi trayek angkutan bis air tersebut, sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktifitas baik dari laut kedarat maupun sebaliknya.

Kita mencoba membangun konektifitas ini untuk memanilisir biaya-biaya yang lebih murah, bahkan bisa mengenjot perekonomian masyarakat, tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Arnold Walilo, menambahkan tadi kami bersama Dinas Perhubungan Provinsi meninjau dermaga di terminal Expo Waena.

Pada saat meninjau, kebetulan ada Ondoafinya, dirinya meyampaikan Dinas terkait akan membayar tanah tersebut.

Sehingga pihaknya berharap, kalau memang dananya sudah ada, harus segera diselesaikan. Sehingga pembangunan dermaga itu bisa dilanjutkan pembangunannya.

Intinya, kami Komisi IV DPR Papua siap memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga masalah ini tidak berkepanjangan, tuturnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhunbungan Provinsi Wondanak Telengen, meyampaikan prinsipnya kami dari Dinas Perhubungan selaku mitra dari Komisi IV DPR Papua, meyambut baik dengan kegiatan hari ini.

Karena ini merupakan tupoksi dari Komisi IV DPR Papua, yang mana mereka tugas untuk mengontrol dan melakukan pengawasan untuk melihat kondisi ril dilapangan, uajar Telengen.

Untuk rencana pembayaran hak ulayat tersebut sebesar Rp 1 Milyar lebih, pos anggrannya sudah ada. Namun saat ini kami dalam proses persiapan SPM untuk SPD.

Apabila sudah selesai prosenya, kita akan lansung membayar kepada pemilik hal ulayat, pungkasnya.

Untuk diketahui, usai meninjau Dermaga dan terminal Expo Waena, Komisi IV juga meninjau pembangunan dermaga di kawasan Holtekam, Distrik Muara tami.

Terkait kunjungan itu, kami rencana meninjau pembangunan dermaga di Holtekam, namun proses pembangunan tersebut masih dalam studi kelayakan, dan juga akses jalan menuju ke dermaga tersebut masih dikerjakan sehingga ditutup, ujar Herlin Beatrix Monim.

Untuk itu kami berharap dari studi kelayakannya harus dilihat dengan baik, bagaimana manfaat dari sisi ekonomisnya bagi masyarakat.

Dan juga, kami memintah Dinas Perhubungan membangun dermaga-dermaga yang ada, harus berdasarkan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

(Vmt)

  • Bagikan