banner 325x300

Untuk Kesekian Kali Kadis PUPR Papua Tak Indahkan Undangan Rapat Komisi IV DPRP

  • Bagikan

Jayapura,Teraspapua.com – Untuk kesekian kalinya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman, tak hadir memenuhi undangan rapat Komisi IV DPR Papua.

Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, mengungkapkan jadi rapat hari ini kami mengundang lima OPD, yang merupakan mitra kami. Dari lima OPF yang hadir hanya empat OPD, yakni Dinas ESDM, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo serta Dinas DPMK. Sedangkan, Dinas PUPR tidak dihadiri oleh kepala dinasnya.

Padahal, rapat bersama mitra OPD di lingkungan Pemprov Papua dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur itu, sangat penting lantaran membahas materi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pafond Anggaran Sementara (KUA – PPAS) untuk rancangan APBD Induk tahun 2022, ujar Beatrix Monim, kepada awak media usai rapat, di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu (17/11).

“Saya pikir ini cerita biasa kepala Dinas PUPR Papua tidak hadir lagi dan tentu Dinas PUPR tidak hadir dan kita tidak membahas lagi karena mungkin seringnya kepala Dinas PUPR tidak menghadiri dan tidak menghargai undangan, kami pikir tidak membahas lagi. Padahal, selama dua minggu Komisi IV DPR Papua kerja full siang dan malam memporsir tenaga dan pikiran untuk bisa melakukan tugas fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur, kemudian lanjut pembahasan materi KUA – PPAS ini,”.

Yang jelas, tegas Beatrix Monim, agenda itu sudah menjadi tugas Komisi IV DPR Papua, namun kali ini Kepala Dinas PUPR Papua tidak hadir, sehingga Komisi IV DPR Papua tetap menyimpulkan empat OPD yang sudah masuk dan menyerahkan kepada rapat Badan Anggaran DPR Papua bersama komisi – komisi.

“Sebab, tidak mungkin lagi dan sudah menjadi cerita biasa di DPR Papua ketika rapat atau sidang jadi tertunda karena tidak kehadiran kepala Dinas PUPR,” terangnya.

Menurut Politisi Partai Nasdem ini, kehadiran kepala dinas sangat penting, lantaran selaku pengguna anggaran dan membicarakan KUA – PPAS tentu akan membahas program – program prioritas dan pekerjaan yang benar-benar untuk rakyat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya rapat bersama mitra itu, lanjut Beatrix Monim, tentu nantinya ada kesepakatan – kesepakatan untuk adanya program – program kegiatan.

Untuk itu, Komisi IV DPR Papua tentu berharap kehadiran kepala dinas dalam rapat-rapat penting tersebut terutama sebagai pengambil kebijakan.

“Jika kepala dinas tidak hadir, tentu tidak mungkin sekretaris dinas dan kepala bidang mampu melakukan perubahan-perubahan berdasarkan kesepakatan – kesepakatan kita,” tandasnya.

Ketidakhadiran kepala Dinas PUPR dalam rapat bersama Komisi IV DPR Papua itu, ungkap Beatrix Monim, selain menjadi salah satu sebab tidak dilakukan rapat dan juga tidak adanya data secara tertulis yang diberikan oleh sekretaris dinas dan pejabat eselon III dan IV pada Dinas PUPR Papua dalam undangan rapta itu.

“Jadi, mereka tidak mempersiapkan itu, sehingga tidak dibahas. Padahal, data itu merupakan keterbukaan informasi dari Dinas PUPR untuk membahas bersama dengan Komisi IV DPR Papua.  Tahun lalu juga begitu dan tahun 2021 ini lagi, mereka tidak mau memberikan data kepada kita,” katanya.

Padahal, dalam rapat itu, kata Beatrix Monim, kemungkinan ada program – program atau terobosan baru yang diusulkan oleh dinas, seperti dinas sudah menjanjikan kepada masyarakat dan DPR Papua turun sehingga aspirasi rakyat itu, harus didorong melalui rapat – rapat bersama mitra tersebut.

“Tentu itu juga kewenangan dinas apakah anggarannya memadahi atau tidak, sehingga dibicarakan dalam rapat. Nah, untuk itulah kehadiran kepala dinas sangat penting. Jika kepala dinas tidak hadir, ya kita tidak bisa membahas. Dan sekarang ini jika kepala dinas tidak hadir, ya kita tidak membahasnya. Inilah kondisi yang akan kami sampaikan pada rapat – rapat dan sidang, padahal kami terus mengingatkan itu,” ujarnya.

Apalagi, jelas Beatrix Monim, anggaran pada APBD tahun 2022 diperkirakan akan turun drastic, terutama dana transfer daerah dari Rp 14 triliun menjadi Rp 8 triliun.
Dinas PUPR Papua yang tadinya mengelola anggaran sebesar Rp 1,8 triliun 2021, mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan karena masih mengelola Rp 1,6 triliun pada tahun 2022.

“Mereka masih mengelola anggaran yang cukup besar. Apalagi, dalam tanda kutip kemarin dalam penyerapan baru 48 persen, sehingga kami mendorong program kegaitan yang prioritas dan mampu menyerap anggaran. Jangan lagi membuat program yang sudah tahu disana bermasalah ditaruh, kemudian menjadi catatan lagi bahwa disana tidak bisa karena pemalangan dan sebagaimana, tapi hanya mau mengulang kesalahan sehingga kami mau duduk bersama anggar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan dianggarkan disesuaikan kebijakan strategis pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, kata Beatrix Monim mengingatkan bahwa masa waktu kerja yang sangat singkat, sehingga dikejar batas waktu kerja, terutama sidang anggaran sehingga tidak bisa ditunda lagi.

“Jika kepala dinas tidak hadir sampai disini, ya sudah kita menyampaikan bahwa kepala dinas tidak hadir pada laporan Banggar DPR Papua besok kami menyampaikan bahwa kami tidak membahas karena kepala dinas tidak hadir. Kami tidak mengada-ngada, tapi ini kondisi bahwa teman wartawan tahu persis cerita bagaimana menghadirkan kepala dinas itu ya seperti,” pungkasnya.

(Vmt)

  • Bagikan