banner 325x300

Ketua DPRP : Kucuran Dana Untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan Tidak Sesuai Amanat UU Otsus

  • Bagikan

Jayapura,Teraspapua.com – Hari ini kita Tim Badan Anggaran (Banggar), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), melakukan rapat bersama dengan  pimpinan Komisi.

Dalam rapat tadi, kami tim Banggar mendengar hasil kerja Komisi-Komisi dengan mitranya, kemudian melaporkan ke Banggar, ujar Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw, kepada awak media usai rapat, Jumat (19/11).

Dari hasil kerja Komsi dengan mitranya, kami sedang melihat apakah betul-betul KUA APPS yang diberikan kepada kami, singkron dengan OPD dan menjadi kebutuhan rakyat ataukah tidak, serta sudah memenuhi amanat undang-undang ataukah belum, jelasnya.

Namun, lanjut kata Banua Rouw, dalam rapat tadi dilaporkan oleh Pimpinan Komisi, yang mana dana yang diberikan ke Dinas kesehatan hanya 6 Milyar.

Kemudian untuk dana untuk Pendidikan hanya diberikan dibwah 10 Milyar, serta untuk Dinas Pendidikan hanya 5 Milyar dari dana Otsus.

Pertanyaan kita, ini adalah tugas yang sudah diamanatkan dalam UU Otsus. “Yang mana dana Otsus harus diberikan 30 persen untuk pendidikan, kemudian 20 persen untuk bidang keseshatan. Dengan penjelasan dari Ketua Komisi diatas, dari pengamatan kami, pembagian dana Otsus belum mencapai di angka 30 dan 20 persen, untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan”, terangnya.

“Untuk itu, pihaknya akan meminta tim TAPD Provinsi Papua, untuk meninjau kembali besaran baiaya yang diberikan, karena ini adalah amanat UU Otsus” tegas Banua Rouw.

Hal lain, lanjut kata Politisi Nasdem itu, dalam rapat tadi, kita mendapat laporan dari pimpinan Komisi bahwa dana DTI (Danah Tambahan Infrastruktur), yang cukup besar di Dinas PUPR Provinsi Papua.

“Yang mana untuk pembangunan Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua, kemungkinan mengunakan dana DTI”. Secara aturan itu tidak bole, untuk itu Komisi terkait harus memintah keterangan dari Kepala Dinas yang bersangkutan, apakah ini dana tersebut bersumber dari dana DTI atau sumber lain.

Namun, beberapa kali diundang Kepala Dinasnya tidak datang, sehingga Komisi terkait belum mendapat informasi dari Dinas PUPR. Oleh karena itu tadi dalam rapat kami sepakati untuk memberikan tambahan dua hari kerja yakni Senin dan Selasa, untuk Komisi terkait kembali melakukan rapat dengan mitra dalam hal ini dinas PUPR, tandasnya.

Ketika disinggung, apabila DPR Papua megundang Dinas tersebut dan Kepala Dinasnya tidak hadir. “Banua Rouw, mengatakan kalau Kepala Dinasnya tidak datang, itu akan menggangu proses tahapan yang kita lakukan di DPR Papua”.

Kalau itu terganggu dan tertunda-tunda, maka akan berdampak pada pengesahan APBD, dan konsekwensinya adalah akan berdampak juga terhadap pelayanan kepada masyarakat kedepan nanti.

“Jadi, baiknya bagi Kepala Dinas yang diundang kami berharap bisa hadir, sehingga kita selesaikan tanggungjawab kita bersama-sama dengan baik”, pungkasnya.

(Vmt)

  • Bagikan