Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Pusat telah mengalihkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan akan diteransfer langsung ke masing – masing Kabupaten dan Kota di Papua.
Dengan pengalihan ini, mestinya berdampak positif bagi Pendidikan, apalagi arah persentase anggaran yang begitu besar.
“Sudah pasti, alokasi anggarannya untuk pengelolaan pendidikan di kabupaten kota lebih besar, termasuk di dalamnya disebutkan termasuk pembiayaan untuk SMA dan SMK, berarti luar biasa dampaknya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) provinsi Papua, Protasius Lobya kepada Teraspapua.com di ruang kerjannya, Selasa (11/1).
Tentu, ujar Protasius, berkurangnya kewenangan provinsi dalam hal pengelolaan keuanga itu bukan berarti bahwa pendidikan itu menurun.
Mestinya, jangkauan pelayanan, Kabupaten, Kota dengan satuan pendidikan lebih dekat. Tapi ada beberapa hal tertentu Jangan sampai kita sepelekan.
“Saat ini, Kabupaten – Kota mengelola PAUD, buta aksara, SD dan SMP, hambatannya soal uang. Anggaran geser ke sana, mudah-mudahan beban yang karena anggaran kurang itu bisa menutupi beban yang dipersoalkan tadi. tetapi jangan lupa ada bertambah lagi soal pembiayaan SMA SMK dan itu bukan sedikit persoalan,” jelas Lobya.
Pendidikan ke depan ketika ini diarahkan kembali ke Kabupaten – Kota, SMA, SMK maka kita tidak bisa memproteksi dan tidak bisa membayangkan seperti apa.
Dia akan kembali seperti sebelum di tahun 2018, sebelum tahun itu pengalihan pengelolaan SMA, SMK ke provinsi sekolah tumbuh di mana-mana tanpa ada izin pendirian dan operasional.
Sehingga tidak memenuhi standar, terutama sarana prasarana. Apalagi guru SD bisa jadi Kepala Sekolah SMA. Semoga secara nasional, pusat membuat aturan lebih ketat untuk tidak sembarang mengalihkan guru SD, SMP ke SMA, SMK. kecuali memenuhi standar kompetensi kualifikasi Pendidikan.
“Mungkin dia guru SD, sarjana pendidikan tapi karena dia menempuh kualifikasi pendidikan S2 yang memiliki kemampuan kompetensi maka bisa mengajukan untuk masuk ke SMA,” kata Lobya.
Hal yang penting tambah Lobya, bahwa akan sulit untuk membuat perbandingan kualitas mutu, kota Jayapura, kabupaten yang induk yang mutu pendidikan sudah rata – rata akan terus melaju. berjalan baik.
Tetapi di Kabuapten yang tingkat kesulitan selama ini kwalitas pendidikanya masih rendah, kalau kebijaka seperti ini kita pastikan bahwa kwalitas mutu akan melebar, yang tertinggal akan terus tertinggal, yang terendah akan terus terendah dan yang maju akan terus melaju,” papar pria yang juga Sekertaris DPPAD itu.
Karena menurut Protasius, kita blum mendaptaka format kwalitas mutu didaerah – daerah seperti itu. Seperti saat ini di Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang dan Intan Jaya, kalau tidak ada solusi kebijakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan justru akan bertambah lebih parah.
“Jadi, uang berapa persen pun besar ke daerah tidak akan menyelesaikan persoalan, yang paling penting adalah jangan sampai guru – guru yang berkwalitas di SMA, SMK dialihkan tidak sesuai dengan kebutuhan,” harapnya.
Provinsi mulai mengambil alih dari 2018 di SMK kita tetapkan berdasarkan potensi lima wilayah adat, jadi wilayah Lapago, tidak semua kabupaten di wilayah itu harus ada SMK program keahlian pariwisata, otomotif dan pertanian.
“Kalau semua Kabupaten SMK SMK punya program keahlian itu, pasti jadi kacau. Pariwisata apa di semua Kabupaten juga otomotif,” Tanya Lobya.
SMK selama kita tangani ungkap Lobya, membuat pemetaan berdasarkan potensi wilayah. Jadi Lapago, Pariwisata di kabupaten yang satu, Otomotif di Kabupaten lain.
Nah, kalau dia kembali lagi ke Kabupaten Kota, yakinlah bahwa akan ada otomotif dan Pariwisata di mana-mana.
Yang dipersoalkan, output lulusan ini untuk apa. Apakah kualitas sama, padahal ketika masuk di Parovinsi kita sudah lakukan revitalisasi program keahlian berdasarkan pengembangan potensi.
Seperti dicontohkan SMK 10 di Kota Jayapura, kita tutup, dan program keahliannya kita bagi masuk ke SMK 9 di Angkasa dan SMK 3.
“Hal yang paling yang perlu kita khawatirkan yang membuat potensi pendidikanny, ketika pengalihan ini teman – teman Kabupaten fokus memulai dari PAUD,” pesanya.
Anak-anak kalau lewat PAUD dia masuk jenjang lanjut SD putus sekolah di kelas awal 1, 2, 3 itu tidak. Papua ini putus sekolah terbesar itu ada di jenjang lanjut SD kelas 1, 2, 3, karena ketidaksiapan anak masuk jenjang lanjut itu tidak.
Setelah itu fokus di SD, pastikan tamat SD anak tahu baca, tulis dan hitung. Supaya ketika anak masuk SMP tidak lagi belajar, literasi, baca , tulis, berhitung lagi.” tutup Lobya.
(wate)
