Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar sosialisasi dan pelatihan Platform Sepakat Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sebagai data dasar pelaksanaan sensus Orang Asli Papua (OAP) dan orang Port Numbay, Rabu (15/11/2023), di Aula Siansoor Walikota Jayapura.
Giat yang dibuka Penjabat (Pj). Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD kota Jayapura, Joni Y. Betaubun, SH.,MH, kepala-kepala OPD dan Kelurahan, serta perwakilan Bappenas RI, Wirdayatmo, S.St, M.M.Si, selaku narasumber.
Frans Pekey pada kesempatan ini menyebutkan, data Regsosek dari Bappenas akan menjadi data dasar dan lembaran data awal, untuk membangun aplikasi sistem data OAP, khususnya orang asli Port Numbay.
Ditegaskan, sentuhan pembangunan selama 20 tahun penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, terdapat kelemahan yaitu tidak memiliki database tentang orang Papua yang sesungguhnya. Sehingga keberpihakan dan pemberdayaan kepada OAP kurang tepat sasaran.
Dijelaskan Pekey, Pemkot Jayapura tidak bicara sekedar jumlah. Tetapi di dalam data Regsosek tersebut, ada tergambar kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, air bersih dan lain sebagainya.
“Data itulah yang dibutuhkan oleh kita, sehingga kita bisa tahu kondisi sosial sesungguhnya bagi masyarakat, khususnya orang Papua,” tandasnya.
Lanjut dikatakan, data tersebut sangat dibutuhkan Pemkot Jayapura, karena akan digunakan untuk perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana Otsus, sehingga betul-betul tepat sasaran dan efektif dalam pemanfaatan dan berdampak bagi masyarakat.
“Oleh karena itu tahun depan, kita akan kerjasama dengan BPS untuk membangun data sistem informasi Orang Asli Papua di kota Jayapura, dengan menggunakan gambaran awal data Regsosek yang ada di Bappenas.” Papar Pekey.
Menurut Pekey, ketika data sudah terbangun, maka sentuhan keberpihakan dan pemberdayaan akan lebih baik dan tepat sasaran, serta bisa menjawab kebutuhan masyarakat orang Papua yang ada di kota Jayapura
Lebih jauh Pekey katakan, ditengah-tengah persaingan dan kemajuan kota Jayapura yang sangat kompetitif dan heterogen masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidak seimbangan dan kesenjangan antara OAP dan orang non Papua, yang ada di kota Jayapura.
Karena lanjut dia, harus dibantu oleh pemerintah, dengan adanya kebijakan proteksi, afirmasi dan keberpihakan. Sehingga pada saatnya nanti, orang Papua sudah mampu bersaing maka, dengan sendirinya keberpihakan akan berkurang, serta kebijakan Otsus akan berakhir pada waktunya.
“Tapi untuk saat ini kita masih perlu dengan kebijakkan khusus. Karena itu kita membutuhkan data yang terus di upgrade setiap saat.” Pungkasnya.
Sementara itu kepala Bappeda kota Jayapura, Dr. Rory Cony Huwae, MM, dalam laporannya menyebutkan. Setelah memberika sosialisasi data Regsosek bersama Bappenas kepada para peserta, maka akan dilakukan proses verifikasi.
Selain itu lanjut Huwae, di tahun 2024 nanti, pihaknya akan melihat kedudukan data tersebut untuk proses pemutakhiran.
“Data ini sangat penting dan kami sudah melakukan pembicaraan dengan Bappenas, yang akan bersama-sama dengan BPS, menjadi pendamping bagi kita.” Terang Huwae.
Dikatakan, Bappeda kota Jayapuran dan Bappenas RI akan menindaklanjuti data tersebut, dengan membentuk tim, yang mana tim tersebut akan memilah data OAP dan Orang Port Numbay, berdasarkan data Regsosek.
“Kami perlu sampaikan, disamping kita bisa melihat data OAP, tetapi dalam data Regsosek ada juga data mengenai kemiskinan ekstrim dan data lain yang perlu disampaikan.” Paparnya.
(Har)
