Serui, Teraspapua.com – Anggota Badan Pekerja Sinode (BPS) wilayah IV Yapen, Waropen dan Memberamo Raya, Pdt. Resly Birahi mengapresiasi pelaksanaan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang diprakarsai oleh BP YPK di tanah Papua bersama PSW YPK Kepulauan Yapen, dengan menghadirkan para kepala sekolah guru dan operator sekolah.
“Jadi hari ini kita ada dalam diskusi bersama dengan menghadirkan pimpinan Klasis untuk bersama-sama melihat kondisi pengelolaan sekolah-sekolah YPK di Kabupaten Kepulauan Yapen,” kata Resly usai FGD di gedung Silas Papare, Serui, Sabtu (18/11/2023).
Lanjut Resly, lewat FGD ini kami bisa mendengar secara langsung teristimewa dari BP YPK di tanah Papua apa yang menjadi masukan, saran, pergumulan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan oleh guru-guru di sekolah-sekolah YPK.
Untuk itu Resly menyampaikan terima kasih, karena pemerintah daerah juga hadir dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, dan langsung merespon pergumulan pergumulan para guru, baik dari sisi tenaga pendidik maupun kependidikan serta sarana prasarana.
“Kami berterima kasih, karena lewat FGD ini kita bisa saling berbagi. Dari BP YPK di tanah Papua bisa memberikan motivasi, semangat kepada PSW maupun para guru untuk tetap setia dalam pekerjaan ini, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan,” papar Resly Birahi.
Dikatakan Resly, lewat FGD ini sesungguhnya kita sedang memperkuat komitmen untuk memberikan perhatian yang sungguh terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah YPK.
Jadi, dengan kehadiran guru-guru dan juga pihak Klasis kita bisa bersinergi membangun komitmen bersama untuk kemajuan pendidikan YPK ke depan,” imbuhnya.
Sementara untuk dana 4% tutur Resly, dialokasikan untuk pendidikan sebagaimana keputusan Sidang Sinode di Waropen, peruntukan untuk pendidikan.
“Jadi, kami masih menunggu tindak lanjut dari keputusan Sidang Sinode di Waropen untuk pemberlakuan dana 4%, karena dana ini juga pemanfaatan akan disinkronkan dengan hasil kajian dari tim pendidikan, akan ada petunjuk teknis ke Klasis maupun PSW dan juga BP YPK, sehingga pemanfaatan dari dana 4% ini betul-betul terarah untuk pendidikan,” ujarnya.
Untuk bagian ini kami memberikan apresiasi kepada BP YPK di tanah Papua yang tetap eksis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, setelah dilantik kurang lebih 6 bulan, sekalipun dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjawab kondisi YPK di tanah Papua.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pengawas BP YPK di tanah Papua, Dr. Kristhina R.I Luluporo, S. IP, M. AP. Mengatakan, FGD dilakukan dengan tujuan akan mendapat masukan-masukan dari para guru, BPS Wilayah di Kepulauan Yapen.
Sehingga para guru, BPS Wilayah, BP YPK di tanah Papua ketika kami datang dan kami akan mendapat masukan-masukan dari mereka. Apa yang harus BP YPK buat ke depan.
“FGD hari ini banyak masukan dari para kepala sekolah, operator dan juga pengurus PSW. Hal ini akan menjadi satu rekomendasi yang dibuat oleh BP YPK di tanah Papua, mana yang harus dijawab oleh BPK YPPK, Pemerintah kabupaten kota, mana yang bisa dijawab oleh pemerintah provinsi Papua,” tutur Kristhina.
Kami mau sekolah YPK benar-benar persekolahan yang bermutu, baik sarana prasarana tapi juga gurunya. Ditegaskan, YPK banyak melahirkan pemimpin-pemimpin Papua sekarang, dan kami ingin mengembalikan kejayaan itu.
Sehingga YPK menjadi satu Yayasan Pendidikan yang benar-benar menyiapkan tapi juga menghasilkan sumber daya manusia Papua yang luar biasa.
Kristhina juga menambahkan, dalam pengelolaan Yayasan ada kendala-kendala dan apa yang disampaikan saat FGD tadi, akan menjadi rekomendasi untuk BP YPK, dan dari kendala-kendala itu apa yang harus BP YPK buat dan harus dijawab untuk mengatasi kendala-kendala, dengan tujuan kita ingin menyiapkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas,” tandasnya.
Sementara koordinator wilayah IV Kepulauan Yapen dan Waropen, Cifrisnus Y. Mambay, S.Pd, M Si mengatakan, dalam FGD, kita sudah banyak mendengar sekolah yang masih bermasalah.
“Belum bersertifikat, ada yang sudah pelepasan ada tapi belum bersertifikat tapi juga ada sama sekali yang belum, karena ada pelepasan di atas pelepasan, kemudian masalah tenaga guru yang terbatas di setiap sekolah dan didominasi oleh tenaga honor dengan jumlah PNS yang sangat minim,” kata Mambay.
Dikatakan, ada guru-guru yang honor di YPK dan ketika pengangkatan mereka dipindahkan ke sekolah-sekolah negeri, dan bagian itu menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan.
Selain itu kata mantan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, ada sekolah yang di palang karena bapak ibu guru yang honor di sekolah tersebut tidak lolos dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.
”BP YPK juga menggumuli kemandirian dalam pembiayaan sekolah-sekolah YPK yang ada di tanah Papua. Kami juga menggumulih dan 4% dari kewajiban setiap jemaat GKI untuk berkontribusi dalam pengembangan proses lancarnya pendidikan YPK di tanah Papua,” pungkasnya.
(Har)
