Jayapura, Teraspapua.com – Sejumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK), dikabarkan mengalami penghadangan oleh aparat kepolisian saat hendak menyampaikan aspirasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa pagi (12/8/2025) di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.
Kedatangan mereka ke bandara bertujuan untuk menjumpai Mendagri yang dijadwalkan tiba di Papua hari ini, guna mempertanyakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar sehari sebelumnya di Kantor Gubernur Papua.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap dugaan keterlibatan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Namun, sebelum berhasil menyampaikan aspirasi, rombongan tersebut dibubarkan secara paksa oleh Kapolsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3), Bandara Sentani, Iptu Wajedi bersama sejumlah aparat kepolisian lainnya.
Dalam insiden tersebut, salah satu pegiat media sosial yang juga turut serta dalam aksi, Panji Agung Mangkunegoro, dilaporkan mengalami kekerasan fisik.
Juru Bicara BTM-CK, Marshel Morin, mengecam keras tindakan represif aparat yang membubarkan aksi damai yang menurutnya berlangsung secara spontan dan tertib.
“Aksi ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat Papua yang ingin bertemu langsung dengan Mendagri untuk menyampaikan keresahan terkait situasi politik dan demokrasi di Papua. Namun sayangnya, massa justru mendapatkan perlakuan kekerasan dan intimidasi dari aparat,” ungkap Marshel Morin dalam pernyataan tertulisnya kepada media.
Aksi damai tersebut diketahui dikoordinir oleh Yulianus Dwaa dan Panji Agung bersama sejumlah relawan pendukung BTM-CK. Mereka membawa pesan utama tentang “darurat demokrasi” di Papua serta mendesak agar dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dalam PSU Pilkada segera diusut.
Lebih lanjut, Marshel meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai insiden yang terjadi selama proses PSU berlangsung, termasuk tindakan kekerasan yang dialami massa hari ini.
“Kami menuntut keadilan dan perlindungan terhadap hak berdemokrasi masyarakat Papua. Situasi ini sudah sangat memprihatinkan dan menunjukkan gejala darurat demokrasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden di Bandara Sentani tersebut.
(Red/Arc)
