Kobakma, Teraspapua.com – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah mendorong penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mamberamo Tengah.
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mamberamo Tengah Itaman Thago, didampingi Kepala Kemenag Mamberamo Tengah Librek Rahajaan, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan itu diikuti perwakilan dari sejumlah denominasi gereja yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah, di antaranya Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP), Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI), serta perwakilan umat Katolik.
Forum menjadi ruang dialog bagi pemerintah, tokoh agama, pimpinan denominasi gereja dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama di Mamberamo Tengah.
Sejumlah masukan disampaikan dalam forum tersebut, terutama mengenai pentingnya menjaga keharmonisan dan membangun kerukunan di tengah keberagaman denominasi gereja dan masyarakat.
Wakil Bupati Itaman Thago menyambut positif pelaksanaan FKP tersebut. Menurut dia, forum komunikasi seperti ini memiliki peran penting sebagai wadah konsolidasi sekaligus sosialisasi dalam memperkuat toleransi antarumat beragama.
“Hal ini penting agar toleransi antarumat beragama dapat menciptakan situasi yang damai dan kondusif di Kabupaten Mamberamo Tengah,” ujar Itaman.
Ia mengatakan, terciptanya kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh agama dan pimpinan denominasi gereja.
Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pemuka agama dinilai penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Menurut Itaman, FKP juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah bersama tokoh agama diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih intensif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah terkait kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah ibadah.
Persoalan tanah, kata dia, perlu dibicarakan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Forum ini menjadi sarana komunikasi antara pemerintah, tokoh agama, pimpinan denominasi gereja dan masyarakat untuk memperkuat kerukunan, membangun sinergi pelayanan publik, serta mencegah potensi konflik,” katanya.
Itaman menilai, keberadaan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Mamberamo Tengah. Selain menjalankan fungsi pelayanan keagamaan, tokoh agama juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada jemaat dan masyarakat mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai.
Sementara itu, Kepala Kemenag Mamberamo Tengah Librek Rahajaan mengatakan, pelaksanaan FKP merupakan bagian dari upaya membangun keharmonisan di antara gereja-gereja dan umat beragama di wilayah tersebut.
Menurut Librek, komunikasi lintas denominasi perlu terus dibangun agar setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dapat dibahas secara bersama-sama.
“Ini juga bagian dari kolaborasi dengan pemerintah melalui forum kerukunan umat beragama yang sudah terbentuk di Kabupaten Mamberamo Tengah,” ujar Librek.
Ia menegaskan, Kemenag Mamberamo Tengah akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta para pemimpin denominasi gereja.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kehidupan umat beragama di Mamberamo Tengah tetap berjalan dalam suasana harmonis, aman dan saling menghormati.
Librek berharap forum komunikasi yang telah dibangun tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi ruang dialog yang berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus memperkuat kerja sama lintas agama.
“Kami akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan Mamberamo Tengah sebagai kabupaten zona damai,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen menjadikan Mamberamo Tengah sebagai zona damai membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, Kemenag, tokoh agama, pimpinan denominasi gereja dan seluruh masyarakat.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kolaborasi lintas pihak, berbagai potensi persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan persuasif.
Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga toleransi serta menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun di Kabupaten Mamberamo Tengah.
(red)
