Jayapura, Teraspapua.com – Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kampung di wilayah Kota Jayapura untuk memastikan realisasi dan pemanfaatan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyambangi masyarakat di Distrik Muara Tami, khususnya tiga kampung di kawasan Skouw, yakni Kampung Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo.
Selain berdialog langsung dengan masyarakat, rombongan Pansus juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah program yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Otsus, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRK Kota Jayapura dari Kelompok Khusus, Ferdinand Hanuebi, S.E, didampingi Ketua Pansus Otsus Christa Vanessa Urbinas, anggota Pansus, hadir juga dan masyarakat Skouw tiga Kampung
Pansus Otsus DPRK Jayapura juga menggandeng mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, dalam hal ini Sekretaris Dinas PUPR Kota Jayapura, Otis Merauje.
Ferdinand mengatakan kunjungan lapangan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRK Kota Jayapura untuk memastikan implementasi Otsus jilid II berjalan sesuai dengan tujuan dan regulasi yang telah ditetapkan.
“Kalau kita berbicara Otsus, saat ini kita berbicara tentang Otsus jilid II. Regulasi sudah ada. Yang kami lakukan sekarang adalah terus melakukan pengecekan langsung ke kampung-kampung untuk memastikan masyarakat sebagai penerima manfaat benar-benar mendapatkan manfaat dari dana Otsus,” kata Ferdinand kepada Teraspapua.com.
Menurut dia, terdapat empat sektor utama yang menjadi perhatian dalam pemanfaatan dana Otsus, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Namun, implementasi dana Otsus juga harus dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup.
Ferdinand menegaskan DPRK Kota Jayapura tidak datang untuk mengubah sistem ataupun regulasi yang telah berjalan. Pansus, kata dia, justru ingin memastikan bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan benar-benar diterjemahkan dalam program yang tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami tidak ingin mengubah sistem atau aturan yang ada. Yang kami pastikan adalah apakah masyarakat benar-benar menerima manfaatnya. Itu tujuan utama kami di DPRK Kota Jayapura, khususnya Pansus Otsus,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Skouw tiga kampung yang dipusatkan di aula kantor Distrik Muara Tami, Pansus berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar berbagai persoalan sekaligus aspirasi terkait pelaksanaan program yang bersumber dari dana Otsus.
Ferdinand mengatakan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting bagi DPRK Kota Jayapura untuk dibahas lebih lanjut dalam forum kelembagaan.
“Di Distrik Muara Tami kami mengecek bagaimana penggunaan dana Otsus. Apa yang disampaikan masyarakat tentu menjadi perhatian dan atensi bagi kami di DPRK, khususnya Pansus, untuk menjadi bahan pembahasan ke depan,” katanya.
Menurut Ferdinand, masyarakat pada dasarnya tidak selalu mengharapkan dana Otsus diberikan secara langsung dalam bentuk uang. Mereka lebih membutuhkan program dan kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan.
“Harapan masyarakat adalah dana Otsus benar-benar mereka nikmati. Bukan harus dalam bentuk uang yang diterima langsung, tetapi melalui program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan mereka, khususnya di tiga bidang utama tersebut,” jelasnya.
Ia menilai kunjungan lapangan menjadi agenda penting karena DPRK tidak hanya menerima laporan administratif mengenai pelaksanaan Otsus, tetapi juga melihat langsung kondisi masyarakat dan pembangunan di lapangan.
Selain meninjau realisasi program di bidang pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan ekonomi, Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura juga memberi perhatian terhadap pemanfaatan dana Otsus untuk pembangunan infrastruktur, khususnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Ferdinand mengatakan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki kaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, rumah tidak sekadar menjadi tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keluarga untuk membangun kehidupan yang lebih layak, termasuk mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak.
Karena itu, pembangunan rumah layak huni dinilai sebagai salah satu program yang penting untuk dikawal agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan tiga hal utama, yaitu apakah bantuan ini tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat,” kata Ferdinand.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus menggandeng Dinas PUPR dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah yang menggunakan alokasi dana Otsus.
Pansus ingin memastikan proses pembangunan tidak berhenti pada aspek penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan rumah yang layak dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat penerima bantuan.
Sekretaris Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura, Otis Merauje, mengatakan sejumlah program pembangunan perumahan di Kota Jayapura telah dikerjakan dengan menggunakan alokasi dana Otsus.
Untuk wilayah Distrik Muara Tami, pemerintah pada 2026 mengalokasikan pembangunan delapan unit rumah layak huni.
“Untuk pembangunan rumah layak huni di Distrik Muara Tami tahun 2026, kami membangun delapan unit rumah,” kata Otis.
Dari total tersebut, enam unit rumah dialokasikan di Skouw tiga kampung, yakni Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo. Sementara masing-masing satu unit lainnya berada di Kampung Mosso dan Kampung Koya Tengah.
Otis menjelaskan pembangunan fisik baru mulai dilaksanakan setelah pihaknya menerima Surat Keputusan (SK) mengenai daftar penerima bantuan dari Wali Kota Jayapura.
Meski baru dimulai, progres pembangunan rumah tersebut saat ini rata-rata telah mencapai sekitar 30 persen.
“Fisiknya saat ini rata-rata sudah sekitar 30 persen,” ujarnya.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga menjalankan program Bantuan Rumah Swadaya berupa bantuan bahan bangunan bagi masyarakat di Distrik Muara Tami.
Untuk program tersebut, terdapat 27 unit rumah yang mendapatkan bantuan.
Khusus di tiga kampung Skouw, masing-masing kampung mendapatkan alokasi lima unit rumah sehingga total terdapat 15 unit rumah yang mendapatkan bantuan.
“Untuk rumah swadaya berupa bahan bangunan di Distrik Muara Tami ada 27 unit. Untuk tiga kampung Skouw, masing-masing kampung mendapatkan lima unit, sehingga totalnya 15 unit,” kata Otis.
Ia menambahkan, proses penyaluran bantuan bahan bangunan tersebut direncanakan mulai dilakukan pada pekan berikutnya.
Selain program yang bersumber dari alokasi dana Otsus Pemerintah Kota Jayapura, Dinas PUPR juga menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Otis menyebutkan terdapat sekitar 33 unit bantuan stimulan swadaya yang baru diterima dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Untuk bantuan stimulan swadaya dari kementerian yang baru kami terima sekitar 33 unit. Kami masih melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kementerian PUPR untuk tahap selanjutnya,” ujarnya.
(Har)
