Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan Bank Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah.
Kegiatan yang digelar di Jayapura ini bertujuan mempercepat penerapan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek ini merupakan hasil koordinasi panjang antara Pemkot Jayapura dan Bank Papua yang telah dimulai sejak tahun 2023.
“Pada tahun 2024, kami telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Papua. Namun, implementasinya sempat tertunda karena adanya perubahan sistem dari SIPD Merah Putih ke SIPD RI,” ujar Desi.
Ia menambahkan, Kota Jayapura menjadi pemerintah daerah kedua di Provinsi Papua setelah Pemerintah Provinsi Papua yang mulai menerapkan sistem KKI untuk pengelolaan keuangannya.
Pada tahap awal implementasi, Pemkot Jayapura akan menunjuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pilot project, yakni BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Dengan sisa waktu dua bulan di akhir tahun anggaran ini, kami berharap ketiga OPD tersebut dapat memaksimalkan penggunaan sistem KKI dalam proses pembayaran,” ungkap Desi.
Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan penghematan hingga 50 persen pada perjalanan dinas serta optimalisasi 14 jenis rekening belanja dalam DPA OPD.
“Dengan KKI, belanja pemerintah bisa dilakukan secara langsung tanpa perantara. Bank Papua memberikan limit kepada setiap OPD untuk digunakan sesuai kebutuhan, dan seluruh transaksi wajib dilaporkan kembali secara transparan,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, Wastu Anggoro Wijonarko, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Jayapura yang telah mempercayakan Bank Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Jayapura, khususnya BPKAD, yang telah menjadi pelopor penggunaan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah di Tanah Papua,” ujar Wastu.
Ia menjelaskan, mekanisme KKI segmen pemerintah daerah memungkinkan Bank Papua menyediakan fasilitas pinjaman KKI kepada OPD. Pengaturan limit dilakukan melalui
internet banking Bank Papua, sehingga seluruh pembayaran tercatat secara digital dan dapat diawasi secara real-time.
Pemanfaatan KKI difokuskan untuk dua jenis pengeluaran, yaitu biaya operasional dan biaya perjalanan dinas, dengan optimalisasi hingga 40 persen dari alokasi uang persediaan (UP).
“Melalui sistem ini, diharapkan seluruh transaksi keuangan pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, terutama dalam menghadapi pengelolaan anggaran tahun 2026,” kata Wastu.
Bank Papua ke depan akan melengkapi tiga alat pembayaran KKI, yakni QRIS, kartu fisik, dan e-katalog. Namun, pada tahap awal ini, Bank Papua memilih menggunakan kartu fisik karena memiliki batas transaksi hingga Rp200 juta, jauh lebih besar dibandingkan QRIS yang hanya maksimal Rp10 juta.
“Apabila transaksi melebihi Rp200 juta, pengguna anggaran dapat mengajukan peningkatan limit dengan persetujuan Kepala BPKAD, sesuai dengan batasan yang diatur oleh regulator,” tambahnya.
Implementasi KKI dimulai dari Provinsi Papua dan Kota Jayapura, sebelum nantinya diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Tanah Papua.
Wastu juga menyampaikan apresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemkot Jayapura selama 11 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Predikat WTP selama 11 tahun menunjukkan komitmen kuat Pemkot Jayapura dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami bangga dapat menjadi
mitra strategis pemerintah dalam mendukung transformasi keuangan daerah menuju digitalisasi penuh,” tutup Wastu.
