Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan seluruh Indonesia gelombang ke-6, yang dirangkaikan dengan pembekalan bagi ketua, sekretaris, dan bendahara DPD serta DPC partai se-Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Asmat Hotel, Jayapura, pada 2 hingga 5 Juli 2026, dan menjadi bagian dari upaya konsolidasi nasional partai dalam memperkuat kapasitas kader di tengah dinamika politik dan tantangan sosial ekonomi yang kian kompleks.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam arahannya secara virtual menegaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini bukan sekadar agenda seremonial atau administratif semata.
Menurutnya, Bimtek merupakan panggilan ideologis sekaligus ruang konsolidasi perjuangan untuk mempertegas komitmen kader sebagai bagian dari partai yang lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia.
“PDI Perjuangan harus terus berdiri sebagai partai pelopor, partai yang terorganisir, bergerak dengan disiplin, dan tidak pernah berhenti belajar untuk menjawab tantangan zaman,” ujar Megawati.
Ia menekankan bahwa menjadi kader PDI Perjuangan bukanlah soal jabatan, fasilitas, ataupun kekuasaan, melainkan tentang pengabdian dan keberanian memikul amanat rakyat.
“Menjadi kader partai adalah soal kesediaan untuk terus berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Megawati juga menyoroti pentingnya disiplin kader sebagai napas perjuangan partai. Ia menjelaskan bahwa disiplin tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga ketaatan terhadap garis perjuangan partai, keputusan kongres, serta amanat rakyat.
Selain itu, loyalitas dan keikhlasan disebut sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas politik. Tanpa semangat juang dan landasan ideologi, menurutnya, jabatan hanya akan menjadi beban dan politik berpotensi berubah menjadi sekadar alat kekuasaan.
Dalam arahannya, Megawati turut mengingatkan seluruh kader untuk belajar dari berbagai dinamika politik di daerah. Ia menilai, kekuasaan yang menjauh dari rakyat berisiko kehilangan legitimasi moral.
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa, seperti gelombang demonstrasi di Kalimantan Timur yang dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang dinilai memberatkan masyarakat.
Menurut Megawati, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik harus berpihak pada rakyat dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
“Jangan pernah meremehkan suara rakyat. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mau mendengar, berdialog, dan mengoreksi kebijakan jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kader agar tidak mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Politik tanpa empati hanya akan melahirkan kemarahan sosial. Ketika rakyat merasa tidak didengar, kepercayaan publik pasti akan runtuh,” kata Megawati.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa Bimtek ini bertujuan memperkuat fondasi ideologis dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pemerintahan.
Menurut Ganjar, kader partai harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa yang dirintis oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.
“Kita tidak boleh melupakan bagaimana perjuangan para pendiri bangsa. Semangat itu yang harus kita jaga dalam setiap langkah politik kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bimtek gelombang ke-6 ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia, dengan Papua menjadi penutup.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi terkait konsolidasi organisasi, penguatan nilai ideologi, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Ganjar juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta larangan penyalahgunaan anggaran oleh seluruh kader partai.
Selain itu, untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang sesuai aturan, pihaknya turut menghadirkan narasumber dari kalangan penegak hukum dan Kementerian Dalam Negeri.
“Tujuannya agar seluruh kader memahami batasan dan aturan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas,” kata Ganjar.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran, pelayanan publik tidak boleh menurun, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, serta layanan bagi ibu hamil dan kelompok rentan.
Lebih lanjut, Ganjar menyoroti potensi tantangan ke depan, termasuk ancaman kemarau panjang yang dapat berdampak pada ketersediaan air dan pangan.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala daerah, anggota DPRD, serta struktur partai untuk bersiap menghadapi situasi tersebut melalui langkah-langkah antisipatif.
“Seluruh kader harus peka terhadap kondisi masyarakat. Dengarkan suara rakyat dan perjuangkan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, Bimtek ini juga menjadi momentum konsolidasi “tiga pilar” partai, yakni struktur partai, eksekutif, dan legislatif, agar tetap berada dalam satu barisan dan arah perjuangan yang sama.
Dengan demikian, diharapkan seluruh kader PDI Perjuangan mampu menjalankan tugas politik secara profesional, berintegritas, serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
(har)
