Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa kunjungan kerja DPR Papua ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi riil distribusi bahan bakar minyak (BBM) di lapangan, menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Jayapura.
Dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang pertemuan PT Pertamina, Kamis (30/7/2026), rombongan DPR Papua menerima pemaparan dari Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, yang menyebutkan bahwa stok BBM di wilayah Papua, khususnya Jayapura, dalam kondisi aman dan mencukupi.
Menanggapi hal tersebut, Betaubun menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan penjelasan yang diberikan pihak Pertamina. Ia menilai secara ketersediaan, tidak terdapat persoalan berarti terkait pasokan BBM.
“Kami menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Pertamina. Penjelasan yang disampaikan sangat jelas, bahwa secara ketersediaan, BBM di Papua, khususnya Jayapura, sebenarnya cukup,” ujar Betaubun.
Namun demikian, ia menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut menandakan adanya persoalan lain di luar aspek ketersediaan, yakni pada sistem pelayanan dan pengaturan distribusi.
“Kalau BBM cukup, lalu kenapa di Jayapura masih terjadi antrean panjang? Ini yang harus kita cari solusinya bersama,” tegasnya.
Ia membandingkan kondisi di Papua dengan wilayah lain seperti Pulau Jawa, yang relatif tidak mengalami antrean panjang meski memiliki tingkat konsumsi BBM yang tinggi. Perbedaan ini, kata dia, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Papua.
Betaubun menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, ia mendorong Pertamina agar menghadirkan inovasi dalam sistem pelayanan, termasuk penambahan jam operasional SPBU atau penerapan sistem shift, khususnya pada malam hari, guna mengurai antrean pada jam-jam sibuk.
“Kalau bisa, ada pengaturan jam khusus, misalnya pelayanan malam hari, sehingga antrean tidak menumpuk di sore hari. Aktivitas di Kota Jayapura saat ini sudah sangat padat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Kota Jayapura memiliki peran strategis sebagai kota penyangga bagi sejumlah wilayah lain di Papua, seperti Kabupaten Jayapura, Sarmi, hingga distribusi ke wilayah pegunungan seperti Wamena. Oleh karena itu, kelancaran distribusi BBM menjadi sangat penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau antrean terlalu lama, ini berdampak pada ekonomi masyarakat. Distribusi barang bisa terhambat, dan pendapatan masyarakat ikut menurun,” ujarnya.
DPR Papua, lanjut Betaubun, siap mendukung langkah Pertamina dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ketersediaan BBM yang sebenarnya aman. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan di lapangan.
“Kami siap membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa BBM itu ada dan cukup. Tetapi yang harus dibenahi adalah sistem pelayanan, agar masyarakat tidak perlu antre berjam-jam,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, jika antrean panjang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan, maka rapat yang telah dilakukan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau hari ini kita rapat, besok masih antre panjang, berarti tidak ada manfaatnya. Maka kami minta solusi nyata segera dilakukan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Betaubun mengajak seluruh pihak, baik DPR Papua maupun Pertamina, untuk bersama-sama menghadirkan pelayanan yang prima bagi masyarakat, khususnya dalam sektor energi yang merupakan kebutuhan dasar.
“Ini bukan soal harga mahal atau murah, tetapi bagaimana pelayanan terbaik bisa dirasakan masyarakat. Kita semua hadir untuk melayani rakyat,” pungkasnya.
(Arc)
