Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura mendorong optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dinilai belum maksimal, meskipun Kota Jayapura memiliki potensi objek wisata yang cukup besar.
Hal tersebut menjadi perhatian Komisi C DPRK Jayapura saat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kepariwisataan di Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Selasa (17/11/2026).
Wakil Ketua II DPRK Jayapura, Imam Khoiri, yang mendampingi Komisi C dalam kegiatan tersebut mengatakan, hasil kunjungan ke Dinas Pariwisata dan Bapenda menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih perlu ditingkatkan.
Menurut dia, pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan pelaksanaan regulasi, tetapi juga mendorong agar potensi pariwisata dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah.
“Pengawasan Perda Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kepariwisataan ini kita lakukan untuk mendorong peningkatan PAD Kota Jayapura. Dari hasil kunjungan ke Dinas Pariwisata dan Bapenda, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum maksimal,” kata Imam.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya kerja sama antara pemerintah kota dan pemilik maupun pengelola objek wisata melalui perjanjian kerja sama (PKS).
Kerja sama tersebut dinilai penting, terutama terhadap objek wisata yang selama ini telah mendapatkan dukungan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah.
Melalui PKS, pemerintah kota dan pengelola objek wisata dapat memiliki kesepahaman mengenai pembagian kontribusi dari aktivitas usaha pariwisata. Skema yang didorong adalah pembagian sebesar 40 persen untuk pemerintah kota dan 60 persen bagi pemilik atau pengelola objek wisata.
Imam menilai, kontribusi tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah kota diharapkan tidak hanya menjalin kerja sama dengan satu atau dua pengelola objek wisata, tetapi memperluas komunikasi dan kemitraan dengan seluruh pelaku usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Menurut dia, sektor pariwisata memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Aktivitas wisata tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelola destinasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi sektor transportasi, kuliner, penginapan, hingga usaha penjualan cendera mata.
Selain mengoptimalkan potensi wisata lokal dan domestik, Imam juga mendorong Dinas Pariwisata agar mulai memperluas pasar promosi hingga ke negara-negara kawasan Pasifik, khususnya Papua Nugini (PNG).
Ia menilai, letak geografis Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini merupakan peluang strategis untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara.
Kota Jayapura dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Papua Nugini, mulai dari faktor keamanan, pilihan tempat belanja, hingga fasilitas penginapan dengan harga yang relatif terjangkau.
Untuk itu, Dinas Pariwisata diharapkan melibatkan pelaku usaha dalam menyusun dan mempromosikan paket wisata yang lebih terintegrasi.
Paket tersebut dapat mencakup kunjungan ke sejumlah destinasi wisata, pusat perbelanjaan, wisata kuliner, serta fasilitas penginapan sehingga wisatawan memperoleh pengalaman berkunjung yang lebih lengkap.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRK Jayapura, Pares Lood Wenda, S.E., mempertanyakan besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura selama tiga triwulan pertama tahun 2026.
Ia meminta Dinas Pariwisata menjelaskan secara terperinci realisasi penerimaan dari sektor tersebut sejak triwulan I hingga triwulan III, termasuk kendala yang menyebabkan target penerimaan belum tercapai secara optimal.
“Berapa kontribusi Dinas Pariwisata terhadap PAD mulai dari triwulan I sampai triwulan III? Kalau memang belum ada kontribusi yang maksimal, apa yang menjadi kendalanya? Kami juga ingin mengetahui sampai hari ini berapa realisasi penerimaan PAD dari sektor pariwisata,” kata Pares.
Selain itu, Komisi C juga meminta Kepala Seksi Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan gambaran mengenai perkembangan investasi di bidang pariwisata, termasuk jumlah perizinan usaha yang telah diterbitkan.
Menurut Pares, data investasi dan perizinan menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha pariwisata di Kota Jayapura.
Ia mengakui, dalam pengawasan sebelumnya di Dinas Pariwisata, Komisi C belum memperoleh data secara lengkap mengenai kontribusi PAD, perkembangan investasi, maupun jumlah perizinan usaha pariwisata.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Dinas Pariwisata, Bapenda, dan DPMPTSP agar DPRK memperoleh gambaran yang utuh mengenai potensi serta realisasi pendapatan daerah.
“Kami berharap kedua dinas ini dapat melakukan sinkronisasi data sehingga ada gambaran yang jelas mengenai pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata. Dengan begitu, kita bisa mengetahui potensi yang ada, realisasi penerimaan, serta kendala yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kota Jayapura, Adolfina Taniauw, menjelaskan bahwa Bapenda memiliki fungsi sebagai koordinator pendapatan daerah, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Menurut dia, kehadiran Komisi C di Bapenda merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan penerimaan sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata berjalan sesuai ketentuan Perda Kota Jayapura Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kepariwisataan.
Adolfina mengungkapkan, Dinas Pariwisata Kota Jayapura menargetkan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp100 juta pada 2026.
Namun, hingga saat ini realisasi penerimaan baru mencapai sekitar Rp63 juta, sehingga masih terdapat selisih yang perlu dikejar hingga akhir tahun anggaran.
“Target kontribusi dari Dinas Pariwisata untuk mendukung PAD tahun ini sebesar Rp100 juta. Realisasinya sudah sekitar Rp63 juta, sehingga masih ada sekitar Rp30 juta lebih yang harus dikejar,” jelasnya.
Ia berharap sisa target tersebut dapat direalisasikan hingga Desember 2026 melalui optimalisasi pengelolaan objek wisata dan peningkatan penerimaan dari kerja sama dengan para pengelola destinasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Marthejln L. Waicang, menjelaskan salah satu bentuk kerja sama pengelolaan objek wisata telah dilakukan bersama pemilik pondok wisata, Mama Lea Taniauw.
Menurut dia, kerja sama antara pemerintah kota dan pemilik pondok wisata tersebut telah berjalan selama satu tahun. Sistem kontribusi dilakukan berdasarkan aktivitas dan pemanfaatan fasilitas pondok wisata.
Ia menjelaskan, untuk satu unit pondok, tarif yang dikenakan kepada pengunjung sebesar Rp200.000. Dari jumlah tersebut, pembagiannya menggunakan skema 70 persen untuk pemilik atau pengelola dan 30 persen untuk pemerintah kota.
Dengan demikian, pemilik atau pengelola menerima Rp160.000, sedangkan pemerintah kota memperoleh kontribusi sebesar Rp40.000 dari setiap transaksi.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu model pengelolaan objek wisata yang dapat diterapkan pada destinasi lainnya di Kota Jayapura.
Melalui pengawasan Perda Kepariwisataan ini, DPRK Jayapura berharap pemerintah kota dapat memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, memperluas kerja sama dengan pelaku usaha, serta meningkatkan promosi wisata hingga pasar internasional, khususnya kawasan Pasifik.
Optimalisasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Jayapura.















