Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura mendorong Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sistem proteksi kebakaran melalui perencanaan yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat sebagai relawan pemadam kebakaran.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat peristiwa kebakaran masih berulang di sejumlah wilayah Kota Jayapura. Selain kesiapan personel dan peralatan, akses menuju kawasan permukiman juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kecepatan petugas dalam menangani kebakaran.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A DPRK Jayapura, Peter Parasi Tambunan, S.T., setelah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jayapura dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/11/2026).
Peter mengatakan, penguatan sistem proteksi kebakaran tidak boleh hanya didasarkan pada potensi ancaman, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman kejadian kebakaran yang berulang di sejumlah kawasan.
Ia mencontohkan, wilayah Jayapura Utara beberapa kali mengalami kebakaran di lokasi yang sama. Kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih terencana.
“Ini bukan hanya berbicara soal potensi, tetapi juga pengalaman. Kita melihat beberapa kali terjadi kebakaran, bahkan di Jayapura Utara, peristiwa kebakaran berulang di tempat yang sama,” kata Peter kepada Teraspapua.com.
Menurut politikus Partai Gerindra Kota Jayapura tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan awal sebagai langkah preventif guna meminimalkan risiko kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun tempat usaha.
Perencanaan itu, kata dia, perlu mencakup pemetaan kawasan rawan kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana, serta langkah penanganan apabila terjadi kebakaran di lokasi yang sama maupun kawasan lainnya.
Peter menegaskan, sistem proteksi kebakaran harus dibangun secara menyeluruh. Artinya, pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan personel dan armada pemadam, tetapi juga harus memastikan seluruh kebutuhan operasional dapat terpenuhi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Komisi A adalah kesiapan sumber daya manusia, termasuk kebutuhan pelatihan bagi tenaga pemadam kebakaran.
Selain peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kesejahteraan petugas juga perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama melalui dukungan tunjangan yang layak.
Menurut dia, petugas pemadam kebakaran merupakan garda terdepan yang menghadapi risiko tinggi ketika menjalankan tugas penyelamatan. Mereka berhadapan langsung dengan api dan berbagai potensi bahaya lainnya untuk melindungi keselamatan masyarakat serta harta benda.
“Ini berkaitan dengan kesiapan dan kebutuhan prasarana pelatihan bagi tenaga pemadam kebakaran. Dukungan tunjangan bagi petugas juga harus dipikirkan, karena mereka merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan api dan memiliki risiko pekerjaan yang tinggi,” ujarnya.
Selain persoalan personel, Peter juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur, khususnya akses jalan di kawasan permukiman padat penduduk.
Menurut Peter, kondisi jalan dan tata ruang kawasan harus menjadi bagian dari perencanaan sistem proteksi kebakaran. Hal ini diperlukan agar armada pemadam maupun petugas dapat menjangkau titik kebakaran dengan cepat tanpa terhambat kondisi akses yang terbatas.
Ia menilai, pembangunan kawasan permukiman harus mempertimbangkan kebutuhan akses bagi kendaraan operasional pemadam kebakaran. Dengan demikian, ketika terjadi kebakaran, petugas dapat menjangkau pusat titik api dan melakukan penanganan secara cepat.
“Perlu juga dukungan fasilitas infrastruktur, terutama akses di kawasan permukiman. Kalau terjadi kebakaran, petugas harus bisa merespons dengan cepat. Karena itu, perencanaan kawasan perlu mempertimbangkan akses bagi kendaraan operasional dan tenaga pemadam untuk menjangkau titik api,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Peter juga menyambut baik inisiatif Wali Kota Jayapura bersama Dinas Pemadam Kebakaran untuk membentuk kelompok relawan pemadam kebakaran di tengah masyarakat.
Program pembentukan relawan tersebut direncanakan mulai direalisasikan melalui pelantikan pada tahun 2027.
Menurut Peter, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun sistem perlindungan kebakaran yang tidak hanya bergantung pada pemerintah dan petugas pemadam kebakaran.
Melalui pembentukan relawan, masyarakat diharapkan memperoleh pelatihan dasar mengenai penanganan awal kebakaran, langkah penyelamatan, serta pemahaman tentang berbagai risiko yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Jayapura dan Dinas Pemadam Kebakaran yang telah menggagas program tersebut. Komisi A DPRK Jayapura, kata dia, mendukung penuh upaya melibatkan masyarakat dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran.
“Kami dari Komisi A DPRK Jayapura menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Jayapura dan Dinas Pemadam Kebakaran atas inisiatif ini. Kami juga mengajak masyarakat untuk terlibat menjadi relawan agar mendapatkan pelatihan dan bisa memberikan pemahaman kepada warga tentang risiko serta bahaya kebakaran,” ujarnya.
Peter berharap, program relawan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga setiap kawasan permukiman memiliki masyarakat yang memahami langkah-langkah awal ketika menghadapi situasi darurat kebakaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi bahaya kebakaran, termasuk dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun tempat usaha.
“Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan jiwa dan harta benda. Jangan mengabaikan risiko kebakaran. Dalam situasi sekarang, kita harus berupaya meminimalkan berbagai risiko, karena kita juga sedang menghadapi tantangan ekonomi global yang membutuhkan perhatian bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura Septinus Ireeuw, mengatakan pengawasan yang dilakukan Komisi A DPRK Jayapura menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara instansi teknis dalam menyusun sistem proteksi kebakaran di daerah.
Ia menjelaskan, penanganan kebakaran membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang perencanaan, pembangunan infrastruktur, dan penataan kawasan.
Karena itu, pihaknya berharap DPRK Jayapura dapat memberikan dukungan agar penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran melibatkan seluruh OPD teknis terkait.
“Kami sangat mengharapkan dukungan DPRK Jayapura agar kita bisa membuat satu perencanaan yang terintegrasi dengan OPD teknis, termasuk melalui perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan serta Dinas PUPR Kota Jayapura,” kata Septinus.
Menurut dia, keterlibatan lintas OPD sangat diperlukan agar pemerintah memiliki dokumen perencanaan yang komprehensif dalam menghadapi berbagai potensi kebakaran di Kota Jayapura.
Dengan adanya rencana induk yang baik, program penanganan kebakaran diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, mulai dari aspek pencegahan, kesiapan personel, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga penanganan saat terjadi kebakaran.
Selain dukungan dalam penyusunan perencanaan, Septinus juga berharap Komisi A DPRK Jayapura dapat memperjuangkan kebutuhan anggaran untuk menunjang pelaksanaan berbagai program Dinas Pemadam Kebakaran.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi A DPRK Jayapura, tentu dari sisi perencanaan maupun anggaran. Dengan begitu, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara DPRK, pemerintah daerah, dan seluruh OPD teknis dapat memperkuat sistem proteksi kebakaran sehingga Kota Jayapura memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mencegah maupun menangani peristiwa kebakaran.
Penguatan sistem tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan petugas pemadam kebakaran, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama.
(Har)















