Jayapura.Tetaspapua.com – Terkait pernyataan Sekretaris Daerah provinsi Papua atas keterlambatan pembayaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua dan pegawai dibenarkan,Sekwan Juliana J Waromi, SE., M. Si.
Diruang kerjannya ,Waromi menjelaskan gaji pegawai baru masuk ,olehnya itu apa yang disampaikan oleh Sekda itu benar,dan harus menunggu penandatangan DPA oleh kepala OPD yang akan dilantik.
“Jadi sementara DPA belum ada dan yang baru tercover sekarang ini hanya gaji, gajinya pegawai itu otomatis karena bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat” ungkap Waromi dirung kerjanya Rabu (15/01/2020).
Menurutnya, yang baru masuk hanyi gaji anggota Dewan ,sedangkan dana untuk kegiatan anggota Dewan belum bisa karena harus menunggu DPA.
Jika DPA sudah ditandatangani berarti kegitan sudah boleh dilakukan karena Uang Persediaan (UP) sudah boleh diminta,untuk menjawab semua kegiatan di Dewan. Tapi menurut Waromi untuk sementara ini belum padahal kegiatan sudah jalan.
Undangan – undang dari Jakarta terkait dengan partai. Panggilan partai PDI sudah datang, Nasdem Kemarin ,bahkan PDI jalan dengan biayanya masing-masing dan setelah mereka kembali baru kita sesuaikan setelah ada DPA,” ujarnya.
Lanjut kata Waromi, jika belum ada DPA ,sehingga kita tidak berani membuat kegiatan, tetapi yang dilakukan saat ini karena panggilan partai sehingga anggota Dewan harus melaksanakan dan harus berangkat memenuhi undangan.
“Kemarin PDI sudah, sekarang Nasdem,partai ini juga begitu, saya mau jawab apa . Saya sampaikan jalan saja dulu, Kita tidak tau apakah kami di roling atau tetap,jika DPA sudah ada , otomatis bisa diselesaikan,” jelasnya.
Katanya, gaji pegawai sudah dibayarkan pada 7 Januari lalu, setelah gaji pegawai dibayarkan baru menyusul gaji anggota Dewan.
“Itu baru hanya sebatas gaji, honor kegitan lain belum bisa. Kegiatan lain tunggu penandatangan DPA , penandatangan DPA dilakukan setelah OPD dilantik “katanya.
Dtambahkan juga ada perampingan OPD,dari 52 menjadi 35,mereka tandatangan dulu baru bisa semua barang jalan,” tegasnya.
Dirinya belum tahu kapan pastinya pelantikan OPD karena semua kembali kepada gubernur Papua, apa yang disampaikan sekda yang menunggu pelantikan oleh gubernur itu benar adanya.
“Apa yang disampaikan Sekda sudah betul, karena beliau yang tahu persis kegiatannya pak gubernur” pungkasnya.
(Matu).
