Biak,Teraspapua.com – Bandara Antariksa dipastikan akan dibangun di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
Kepastian ini menyusul kesepakatan dalam pertemuan terbatas yang dilakukan Komisi VII DPR RI dengan pihak Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) RI, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, DPRD setempat dan PT. Pertamina (Persero) MOR Maluku – Papua, di ruangan pertemuan Balai LAPAN Biak, Sabtu (15/2/2020).
Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia mempersiapkan pembangunan bandara tersebut.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pembangunan Bandar Antariksa di Biak merupakan amanat Undang-Undang.
Bahkan telah direncanakan sejak 1980 pembangunannya namun tidak terealisasi.
“Karena itu, DPR RI siap mendukung pembangunan Bandar Antariksa di Biak dan kami siap memback upnya termasuk dukungan anggaran juga akan kami perjuangan. Ini tidak main-main, DPR RI akan mengawal setiap tahapan pembangunannya mulai saat ini, termasuk dari berbagai persiapan tahun ini juga,” tegasnya.
Sugeng juga menekankan bahwa sebagai salah satu proyek raksasa, Biak akan dijadikan sebagai Pulau Keantariksaan atau “Space Island”.
Ia pun tak menampik jika ada sejumlah daerah yang berupaya agar pembangunan Bandar Antariksa dilakukan di wilayahnya, salah satunya di Manokwari, kemudian Bengkulu dan Moratai.
“Jadi kita semua sepakat, bahwa Bandar Antariksa hanya dibangun di Biak, tidak ada di daerah lain,” cetusnya.
Sementara itu, Bandar antariksa Biak ini nantinya diupayakan sebelum tahun 2024 sudah mulai difungsikan khusus untuk peluncuran roket dan satelit ukuran tertentu.
Tahapan persiapan pembangunan oleh LAPAN di Biak Utara dimulai tahun ini, termasuk dengan melakukan kajian-kajian terkait dengan pembangunan sudah mulai dilaksanakan.
“Kami targetkan Bandar Antariksa ini sudah difungsikan sebelum tahun 2024,” cetus Ketua LAPAN Indonesia Prof. Thomas Djamaluddin, di Biak, Jumat (14/2/2020).
Pihaknya dalam prosesnya akan mengandeng Universitas Cenderawasih dalam melakukan kajian, termasuk melibatkan langsung pihak terkait seperti Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Kemenristrekdikti dan sejumlah pihak lainnya. Sedangkan untuk penyusunan Master Plan melibatkan ITB.
Sementara itu, Pemda Biak sangat mendukung pembangunan tersebut mengingat dampak posistif yang ditimbulkan baik ekonomi maupun lainnya yang cukup banyak.
Sehingga tak mengherankan jika sejumlah daerah di Indonesia ingin mendapatkan proyek tersebut.
Hal itu dibenarkan Sekda Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH, MM dalam pernyataannya.
“Pada dasarnya Pemda memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini. Pak Bupati sangat mendukung itu. Jadi intinya, kami akan membantu dalam berbagai persiapan. Kita di Biak dikaruniai posisi strategis, makanya ini menjadi berkat yang perlu kita sambut bersama,” pungkasnya.
(Hend DK)
