Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bahas pengerjaan ruas jalan menuju pelabuhan tol laut Depapre Kabupaten Jayapura, dengan instansi terkait.
Ketua DPRP Jhoni Banua Rouw, usai pertemuan dengan instansi terkait kepada sejumlah wartawan mengatakan, dalam rapat tadi kami bersama samakan presepsi dan konsep pembangunan jalan menuju pelabuhan tol laut Depapre Kabupaten Jayapura yang sudah mulai beroperasi.
Dijelaskannya, tol laut ini merupakan program dari Presiden Koko Widodo, lewat Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Kini sudah ada tol laut namun dengan hadirnya tol laut tersebut, masih ada banyak masalah, yang pertama yakni fasilitas didermaga itu sendiri, kemudian yang kedua terkait dengan akses jalan.
Akses jalan inilah yang nantinya akan membuat kos tinggi, mulai dari biaya sewa kendaraan, yang semestinya harus memakai kontener namun karena jalannya rusak harus menyewa truk untuk bongkar muat, kata Banua Rouw.
Sehingga lanjut Banua Rouw, hari ini kami harus koordinasikan dengan pihak pihak terkait, dan dalam rapat tadi kita sudah sepakat dalam waktu singkat harus menyelesaikannya ruas jalan menuju pelabuhan Depapre, ujarnya.
Dijelaskan Banua Rouw, tadi dalam rapat kami juga libatkan balai jalan mengambil bagian dalam pekerjaan ini, walaupun itu menjadi ruas jalan provinsi namun akan kita bicarakan, sehingga kita membagi ruas jalan ini menjadi beberapa sekmen ada bagiannya provinsi, pusat dan kabupaten.
Yang ruas jalan untuk provinsi kita berharap yang lalu sudah di biayai oleh dana DAK ditahun 2020 kemarin, karena covid dihilangkan kami berharap ditahun 2021 ini bisa dikembalikan, sehingga bisa membiayai pekerjaan ini.
Namun kami juga ingin di ABT kami berharap jalan ini menjadi prioritas untuk dibiayai di APBD perubahan, sehingga akhir tahun ini masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih baik. Karena jalan ini bukan saja untuk meningkatkan transport untuk tol laut, tetapi juga untuk pariwisata dan lain sebagainya, kata Banua Rouw.
Ditambahkannya, pihaknya juga meminta ruas jalan yang akan dikerjakan nanti hanya satu jalur, sehingga akses jalan ini bisa selesai secepatnya, kalau dikerjakan dua jalur akan menelan biaya yang begitu banyak.
Pada kesempatan itu, dirinya juga menegaskan dalam pengerjaan jalan ini, bagi oknom oknom yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja melakukan pungutan pungutan diluar ketentuan yang ada untuk hentikan. Karena itu akan membuat biaya bertambah, sehingga niat dan tujuan untuk membangun akses jalan menuju pelabuhan tol laut tidak terhambat.
Kalau itu ada di instansi intansi kami minta kepala instansi untuk mengambil tindakan tegas sehingga tidak terjadi pengutan liar pada saat pengerjaan tersebut, pungkasnya.
(Matu)
