banner 728x250

Perlu Adanya Grand Design Untuk Pembangunan ekonomi Papua

  • Bagikan
Jhon R Gobai saat membeeikan keterangan pers

Jayapura,Teraspapua.com – Papua memiliki aset BLKI Papua dan BALATKOP Papua, dengan adanya aset-aset ini, mengapa tidak merumuskan adanya grand design pembangunan ekonomi di Papua, ungkap Anggota DPR Papua, John R Gobai, Selasa (15/06/2021)

Menurutnya, Papua memiliki potensi yang luas tentu memerlukan tangan-tangan trampil untuk mengelolanya. Jadi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dirinya menyarankan lima poin.

banner 325x300

Yang pertama adalah, perlu adanya pelatihan bagi para usia angkatan kerja baik yang berijasah maupun yang tidak berijasah,  melalui Balai Latihan Kerja di Papua dan juga SMK di Papua hal ini juga dapat dikolaborasikan dengan magang di industri- industri kecil.

Sehingga kedepan, mereka yang dilatih dapat juga disalurkan ke Perusahaan- perusahaan yang memerlukan, namun dapat juga Pemerintah menggandeng perusahaan untuk memanfaatkan BLK sebagai tempat pelatihan calon karyawannya, ujarnya.

Langkah kedua, lanjut Gobai bagi peserta pelatihan ingin mengembangkan usahanya sendiri, maka tenaga terlatih yang sudah menerima pendidikan di BLK tadi dengan kegiatan pengembangan di BALATKOP, tentang pengelolaan manajemen usaha, hal ini juga dapat dilakukan bagi mereka yang telah mempunyai usaha-usaha.

Kemudian langkah ketiga adalah permodalan, pemerintah atau perbankan menyediakan permodalan dengan jaminan dari pemerintah kemudian menyediakan dana untuk pengembangan usaha, imbuh Gobai

Keempat, guna melakukan pembinaan dan pengawasan, pemerintah membentuk penyuluh ekonomi, penyuluh ini rutin mengunjungi usaha-usaha yang dikembangkan. Dan yang kelima, pasar. Pemerintah berkewajiban menyediakan pasar bagi kelpmpok usaha, jika perlu sampai ekspor.

Untuk mengatur tahapan-tahapan ini maka diperlukan dana yang cukup, untuk itu diharapkan struktur APBD Papua harus juga memprioritaskan Pembangunan ekonomi, tandasnya.

Ditambahkan Gobai, dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua, Dana pemberdayaan ekonomi dimasukan kedalam pos anggaran, yang disebut Urusan bersama (UB), artinya dana pemberdayaan ekonomi dimasukan sebagai dana yang diatur di Provinsi, sama seperti Perumahan, KPS, Beasiswa.

Dikatakannya, manusia unggul tidak harus sekolah sampai di Amerika, manusia unggul dapat tercipta juga dengan pendidikan vokasi dan pendidikan soft slill. dapat memberikan berkat kepada orang lain dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Pemprov Papua untuk kepentingan pembangunan ekonomi sangat penting.

Orang Papua tidak hanya memerlukan, jalan dan jembatan, masyarakat Papua juga memerlukan dana pengembangam ekonomi dan dibuat grand design pembangunan ekonomi papua, agar kita mewujudkan visi Papua mandiri, bangkit dan sejahtera yang berkeadilan, tukasnya.

(Matu)

  • Bagikan