banner 325x300

Alm Klemen Tinal Bukan Pengurus Biasa, Jadi Kursi Cawagub Harus Milik Golkar

  • Bagikan

Jayapura,Teraspapua.com – Harus diingat dan dipahami bersama bahwa almarhum Klemen Tinal itu bukan pengurus biasa, tetapi ketua partai dan menjabat sebagai Wagub Papua, sehingga jabatan tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh Partai Golkar, ungkap Ketua Partai Golkar Kabupaten Lanny Jaya Paulus Kogoya, Sabtu (28/8).

Sehingga Kogoya meminta kepada partai koalisi, untuk menghargai usulan calon Wakil Gubernur (cawagub) guna mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Almarhum Klemen Tinal.

Ditegaskannya, bahwa seluruh pengurus DPD II Partai Golkar di tanah Papua telah menyepakati apa yang telah diusulkan dan diputuskan oleh DPD dan DPP, bahwa sebelumnya ada enam calon nama dari Partai Golkar untuk diusung sebagai Cawagub. Kemudian diputuskan tinggal dua nama yang merupakan kader dari partai Golkar yakni Dr Jhon Tabo dan Komjen Pol Paulus Waterpauw.

“Kami dari pengurus DPD II Kabupaten Lanny Jaya, merespon baik, tentunya begitu juga dengan pengurus daerah lainnya sudah pasti setuju dan sepakat apa yang telah diputuskan oleh DPD I ataupun nanti oleh DPP Partai Golkar,” jelasnya.

Untuk itu, Paulus kembali mengingatkan agar partai koalisi menghormati apa yang telah menjadi keputusan Partai Golkar sebagai partai utama pengusung dan pendukung Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) saat maju dalam periode kedua sebagai gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua.

Mengenai proses dalam mengusung cawagub Papua pengganti Almarhum Klemen Tinal, Paulus sampaikan bahwa harus sesuai mekanisme dan aturan, terutama etika berpolitik yang mengedepankan kepentingan bersama membangun Papua kearah yang lebih baik, bukan karena kepentingan sesaat untuk memuluskan suatu upaya atau keinginan untuk menguasai.

“Kami pada prinsipnya mendukung keputusan tertinggi Partai Golkar, kami juga menghormati dan menghargai apa yang diputuskan oleh tim partai koalisi. Tapi harus diingat, bahwa almarhum Klemen Tinal ini adalah pemimpin bukan pengurus biasa,” tegasnya.

“Intinya, partai koalisi harus menghargai keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Papua, supaya teman-teman ini mendukung, kawal Papua ini dengan baik. Kan begitu intinya, yakni mensejahterakan masyarakat, melayani manusia yang banyak, tapi harus sesuai mekanisme bukan kepentingan kelompok,” tandasnya.

(Vmt)

  • Bagikan