Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM menerima rombongan studi banding dari DPRD Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, di ruang rapat Wali Kota, Selasa ( 23/11).
Rombongan studi banding dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Fernando Solossa didampingi oleh Wakil Ketua II bersama 15 anggota Dewan, Sekwan dan Staf.
Pada agenda studi banding ini DPRD Kabupaten Maybrat fokus pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
“Teman-teman dari DPRD Kabupaten Maybrat melakukan studi banding pada tiga OPD yaitu Dukcapil, DPMPTSP dan BPBJ,” kata Rustan Saru usai menerima kunjungan tersebut.
Tentu ini sangat baik, karena mereka akan melihat sejauh mana proses pelayanan pada BPBJ, Dukcapil dan DPMPTSP seperti apa.
Rustan Saru mengungkapkan, Kota Jayapura merupakan roll model dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, karena beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Kementerian.
“Baik itu dari Mentri Dalam Negeri, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Keuangan,” ujar Rustan Saru.
Menurut Rustan Saru, ini sangat memberikan dampak positif bagi Pemkab Pemerintah Kabupaten Maybrat. Mereka bisa tiru untuk di laksanakan di kabupaten tersebut.
“Agar proses pelayanan publik semakin baik sehingga masyarakat setempat juga merasa bahagia,” imbuhnya.
Pasalnya menurut Rustan Saru, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat .Sepanjang kita tidak transparan dan cepat melayani masyarakat, tidak efisien dan berbelit-belit maka mereka juga terganggu,” tandasnya.
Sementata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Fernando Solossa dalam keterangan Pers mengemukakan studi banding ini sudah merupakan yang kedua kali di kota Jayapura
“Kota Jayapura dipilih sebagai lokus studi banding karena ada sejumlah prestasi yang telah dicapai, baik dari sisi pelayanan publik tata kelola pemerintahan tapi secara khusus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,” terang Fernando.
Selanjutnya, perekaman e-ktp, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari aspek pelayanan publik ada hal-hal yang tentu harus dikolaborasikan.
Menurut Politisi Golkar Kabupaten Maybrat itu, kondisi Pemerintah Kabupaten Maybrat ada beberapa hal yang menjadi kendala terutama infrastruktur, bahkan SDM yang belum maksimal.
“Begitu juga dukungan anggaran untuk memperkuat infrastruktur dasar dan perangkat pelayanan yang diperlukan dalam mendukung tata kelola pemerintahan,” sambung Fernando.
Jadi diungkapkan Fernando, studi banding kami kali ini fokus pada tiga yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dispendukcapil dan DPMPTSP.
Kita berharap, hasil studi banding nanti akan mendorong Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mendekati prestasi yang sudah dicapai oleh pemerintah kota Jayapura,” pungkas Legislator Maybrat itu.
(Har)