GISA OAP, Perubahan Data Penduduk Warga Harus Melapor

Jayapura, Teraspapua.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Jayapura terus melakukan pelayanan GISA kepada orang asli Papua (OAP) dan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan dari bulan Januari sampai Desember.

Pernyataan itu disampaikan Kadis Dukcapil, Raymond Mandibondibo, S, Sos, MM kepada teraspapua.com, Selasa ( 26/7/2022).

banner 325x300

Setiap kita turun di kampung-kampung untuk lakukan pelayanan, kita mendapati antusias warga yang luar biasa, di situ kita menyadari bahwa masih banyak warga yang perlu dokumen kependudukan untuk diperbaiki, pengurusan-pengurusan akte kelahiran, surat pindah, surat nikah dan lain-lain,” sambung Raymond.

sehingga kata Raymond, kita harus terus turun mencari, mendekatkan pelayanan dan mendapatkan mereka untuk membantu.

“Setiap saat kita turun di hari Sabtu tidak pernah sepi orang berbondong-bondong datang,” ungkapnya.

Untuk itu diharapkan, setiap anak yang baru lahir, serta selain diurus akte kelahirannya maka kita harus urus juga kartu identitas anak (KIA) usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari.

Lalu, ketika dia menjelang 17 tahun kita akan dorong untuk segera melakukan perekaman dan mendapatkan KTP. Kita selalu menghimbau kepada seluruh warga Kota Jayapura bahwa perubahan data dalam keluarga harus dilaporkan.

Karena tidak boleh di kartu keluarga lain, KTP lain atau sudah pindah di RT yang lain tetapi masih pakai kartu keluarga di RT yang lain, itu dilaporkan sehingga kita perbaiki,” imbuhnya.

Demikian juga anak-anak yang pergi kuliah, seharusnya mengurus surat pindah, nanti terdaftar di Dukcapil tempat dia kuliah, sehingga data menjadi baik.

“Nanti, setelah selesai kuliah dan kembali ke kota Jayapura maka diurus surat pindah kembali. Hal itu lumrah di seluruh Indonesia dan semakin memudahkan,” tandasnya.

Ditambahkan Kadis, mohon partisipasi dari warga untuk melaporkan perpindannya dan perubahan-perubahan data.

“Sekecil apapun di informasikan demi kepentingan masyarakat itu sendiri dan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara jelas,” pungkas Raymond.

(tp/let)