Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2023 melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Jayapura.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, MH, didampingi Wakil Ketua I Jhoni Y. Betaubun, SH, MH.
Dalam sambutannya, Abisai Rollo mengatakan penyusunan Propemperda harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek hukum dan kebutuhan daerah. Hal tersebut penting agar setiap rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.
Menurut dia, pembentukan Perda tidak hanya berkaitan dengan penyusunan norma hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek filosofis, tujuan, fungsi, landasan serta pertimbangan hukum dalam setiap pengaturan.
“Seperti adanya filosofis, tujuan, fungsi, landasan, pertimbangan hukum dalam pengaturan, kemudian urusan ideologi dan nilai-nilai dalam pengaturan, asas-asas umum dan asas khusus dalam pengaturan serta adanya materi muatan dalam pengaturan peraturan daerah,” ujar Abisai.
Ia mengatakan, DPRD sebagai lembaga legislatif bersama Pemerintah Kota Jayapura memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap Raperda yang masuk dalam Propemperda benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Abisai mengatakan keberhasilan Propemperda tidak hanya ditentukan oleh banyaknya Raperda yang berhasil ditetapkan. Menurutnya, kualitas substansi dan proses penyusunan juga menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Karena itu, ia meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), komisi-komisi DPRD, Pemerintah Kota Jayapura, serta organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul Raperda mengikuti seluruh tahapan pengkajian secara ilmiah.
“Kepada Bapemperda dan Pemkot Jayapura, komisi-komisi dewan maupun OPD pengusul rancangan program pembentukan peraturan daerah agar mendukung proses dan tahapan-tahapan ilmiah dalam melakukan pengkajian untuk melahirkan suatu peraturan daerah yang berbobot,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan naskah akademik sebagai dasar dalam merumuskan setiap Raperda.
Menurut Abisai, naskah akademik harus disusun secara valid dan objektif dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kota Jayapura.
“Naskah akademis untuk setiap Raperda benar-benar dapat dipersiapkan secara valid dan objektif sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah hukum Pemerintah Kota Jayapura,” ujarnya.
Selain pembentukan Perda baru, DPRD juga mendorong agar Perda yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah dapat benar-benar diimplementasikan.
Abisai menilai keberadaan Perda harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi instrumen dalam menjawab berbagai persoalan daerah.
“Pimpinan dewan berharap pula agar sejumlah Perda yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Jayapura bersama DPRD kiranya dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah hukum Pemerintah Kota Jayapura,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Bapemperda DPRD Kota Jayapura, Irmanto Rannu, membacakan laporan mengenai daftar prioritas Propemperda Tahun 2023.
Sebanyak lima Raperda merupakan hak inisiatif DPRD Kota Jayapura. Raperda tersebut berasal dari sejumlah komisi dan Bapemperda.
Pertama, Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak yang merupakan usulan Komisi A.
Kedua, Raperda tentang Penataan Parkiran Perkotaan di Kota Jayapura yang diusulkan Komisi B.
Ketiga, Raperda tentang Perlindungan, Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Kota Jayapura yang menjadi usulan Komisi C.
Keempat, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang diusulkan Komisi D.
Kelima, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Teluk Youtefa bagi Kehidupan Berkelanjutan yang diusulkan Bapemperda DPRD Kota Jayapura.
Kelima Raperda tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi daerah yang diharapkan dapat dibahas sesuai tahapan dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Selain lima Raperda inisiatif DPRD, Bapemperda juga memasukkan 12 Raperda usulan Pemerintah Kota Jayapura.
Dari jumlah tersebut, tiga Raperda berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sembilan lainnya merupakan Raperda non-APBD.
Tiga Raperda terkait APBD yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, serta Raperda tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.
Sementara itu, sembilan Raperda non-APBD yang masuk dalam Propemperda 2023 meliputi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kemudian Raperda tentang Badan Musyawarah Kampung, Raperda tentang Penataan Batas Wilayah Kota Jayapura, serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Selanjutnya, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Ada pula Raperda tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Jayapura, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, serta Raperda tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Kota Jayapura.
Dengan demikian, terdapat 17 Raperda yang masuk dalam daftar Propemperda 2023, terdiri atas lima Raperda inisiatif DPRD dan 12 Raperda usulan eksekutif.
Pada kesempatan yang sama, Pj Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robby Kepas Awi, SE, MM, membacakan pidato Wali Kota Jayapura.
Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terpadu dan sistematis untuk jangka waktu satu tahun.
Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum Raperda tentang APBD disahkan.
“Setiap tahun Pemkot Jayapura menyusun dan menetapkan Propemperda. Tentunya masih terdapat beberapa kelemahan yang harus kita perhatikan, antara lain perencanaan dan penyusunan Raperda sering kali belum dihubungkan dengan RPJMD maupun Renstra OPD,” kata Robby saat membacakan pidato tersebut.
Menurut Pemerintah Kota Jayapura, sinkronisasi antara Propemperda dengan dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga mendorong agar proses penyusunan Raperda dilakukan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
“Hal-hal yang diharapkan dalam komitmen bersama ini adalah menjauhi kesan Raperda disusun dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan,” ujarnya.
Ia berharap setiap pengusul Raperda dapat mempersiapkan materi secara matang, termasuk memperhatikan kebutuhan waktu dalam proses penyusunan hingga pembahasan.
“Pengusul Raperda dapat fokus pada perencanaan norma dan waktu yang dibutuhkan sangat memadai untuk menyiapkan materi Raperda yang baik dan berkualitas,” katanya.
Dengan ditetapkannya Propemperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya memiliki agenda legislasi yang menjadi acuan dalam pembentukan Perda selama 2023. Proses pembahasan masing-masing Raperda tetap dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Har)















