Jayapura, Teraspapua.com – DPD Partai Golkar Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapinda) di Hotel Horison Jayapura, Senin (27/2/2023).
Dua agenda yang bersamaan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Plt DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang titandai dengan penabuhan tifa.
“Rakerda dan Rapimda merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), kostitusinya Partai Golkar, dimana dalam satu periode harus dilaksanakan minimal dua kali Rakerda, kemudian setiap setahun sekali melaksanakan Rapimda,” ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada sejumlah awak media usai pembukaan.
Menurutnya, kegiatan ini di penghujung periode. Kata Doli Kurnia Tandjung kepengurusannya paling lama sampai tahun 2024 atau 2025, apalagi saat ini menghadapi Pemilu, tentu penting untuk dilakukan Rakerda sekaligus Rapimda.
Karena menurut Doli Kurnia, Rapimda satu tingkat di bawah musyawarah daerah. Jadi kalau ada keputusan-keputusan penting kita akan melaksanakan Rapimda.
“Jadi, hari ini ada dua agenda, nanti Rakerda kita matangkan, terutama soal target-target kemenangan baru kemudian kita putuskan menjadi sebuah keputusan yang mengikat dalam rapat pimpinan daerah yang malam ini digelar,” terangnya.
Lanjut Ketua Komisi II DPR RI itu, akan ada dua keputusan secara internal yaitu tentu kita mempunyai target pemenangan, bagaimana calon Presiden kita Airlangga Hartarto akan bisa memenangkan suara di Papua.
Kemudian kita sudah tetapkan target untuk mewakili Provinsi Papua di DPR-RI kita menargetkan minimal satu kursi yang akan kita dorong,” sambungnya.
Bahkan Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, Golkar sudah punya calon-calon, untuk DPR Provinsi, kita target ada 9 kursi pada 7 Dapil, di mana satu dua Dapil kita harapkan lebih dari satu dua kursi.
“Sementara untuk kabupaten kota kita berharap total bisa mencapai 40 kursi. Saat ini Golkar hanya mempunyai 27 kursi. Jadi nanti ada berapa kabupaten kota yang semuanya jumlah total 40 kursi,” paparnya.
Sedangkan eksternal kita menyikapi ada beberapa hal penting yang harus direspon yaitu kita sama-sama prihatin, pemerintahan daerah provinsi Papua sekarang tidak dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur definitif.
“Selain itu pemekaran daerah otonomi baru tentu memberikan konsekuensi. Partai Golkar menjadi partai terdepan untuk mengusung pembentukan daerah otonom yang baru,” ujarnya.
Dan sudah terjadi dan tanah Papua sudah punya 6 provinsi yang tentu cita-citanya adalah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua sekaligus pemerataan di tanah Papua.
“Tetapi memang dalam perjalanan tentu ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan, salah satunya adalah di daerah-daerah yang baru kita belum mempunyai DPRD, mereka dipimpin oleh seorang Pj Gubernur dan juga Sekretaris Daerah.
Tentu sudah ada penyelesaian soal bagaimana mereka menjalankan pemerintahan transisi melalui pembagian keuangan dari daerah induknya.
Tetapi menurut Doli Kurnia, kalau tidak ditata dengan rapi maka bisa menimbulkan problem karena soal keuangan simpang siur informasinya dan teman-teman di DPR Provinsi Papua induk dan Papua Barat sudah mulai menghadapinya.
Karena dana semua diserahkan kepada Provinsi baru, sementara tanggung jawab mereka yang sudah terbagi ada yang tetap di daerah induk, daerah pemilihan belum ada pembagian begitu jelas.
“Ini yang akan kita dorong dan saya sebagai Ketua Komisi II DPR RI sudah mendapat surat resmi dari teman-teman DPRD baik Provinsi Papua maupun Papua Barat,” katanya.
Nanti akan kita bahas, mencari solusi bagaimana supaya semua tanggung jawab ini bisa tuntas terutama kawan-kawan di DPRD Provinsi yang ada di induk untuk mengurus daerah-daerah yang sudah menjadi pemilihan baru mereka.
Dia juga mengatakan, kita semua punya kepentingan, jika bicara tentang pemerataan percepatan pembangunan kalau situasi tidak kondusif.
Kami berharap, dan Golkar siap menjadi kekuatan bersama dengan partai-partai politik, elemen masyarakat yang lain, TNI – Polri untuk menjaga kondisivitas, stabilitas politik maupun keamanan di Provinsi Papua.
“Kita tentu tidak menginginkan terus-menerus di tanah Papua terjadi kekerasan, komplit kita ingin terus mendorong perdamaian keharmonisan, kesejukan semuanya bisa bersinergi untuk membangun tanah Papua,” pungkasnya.
