PAPUA  

Serahkan SK, Ini Pesan Plh Gubernur Papua Kepada Pj Bupati Sarmi dan Pj Walikota Jayapura

Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, didampinggi Pj Bupati Sarmi dan Pj Walikota Jayapura.

Jayapura,Terasopapua.com – Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun Jumat siang (26/5/2023) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Sarmi Markus Mansnembra  dan Penjabat Walikota Jayapura Frans Pekey.

Penyerahan SK Mendagri ini diserahkan di Kantor Gubernur Papua Dok II di Jayapura, disaksikan Forkopimda Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura bersama seluruh Kepala OPD di lingkup kedua pemerintahan tersebut, Jumat (26/5/2023).

Prosesi penyerahan pertama diserahkan Plh Gubernur Papua kepada Pj Bupati Sarmi Markus Mansnembra dan penyerahan kedua diberikan kepada Pj Walikota Jayapura Frans Pekey.

Dalam sambutannya Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan keputusan perpanjangan ini untuk Provinsi Papua adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Sarmi yang masa jabatannya diperpanjang hingga satu tahun kedepan.

“Mengingatkan kembali tugas yang diberikan negara sejak tanggal 27 Mei 2022 tahun lalu dan diperpanjang hari ini hingga  satu tahun kedepan,” ujar Ridwan Rumasukun.

Dikatakannya kepala daerah memberi tugas kewenangan dan larangan yang sama  dengan tugas wewenang dan kewajiban Kepala Daerah terpilih sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Pada kesempatan itu Plh Gubernur Papua mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 tahun 2023 Pasal 16 dalam melakukan tugas dan wewenang dimaksud. Seorang  Penjabat dilarang untuk melakukan mutasi ASN, membatalkan Perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Hal lainnya yang dilarang adalah membuat kebijakan tentang pemekaran yang dibuat Pejabat yang bertentangan dengan yang dibuat Pejabat sebelumnya.

Kemudian, lanjut kata Plh Gubernur, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

“Larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

“Selain itu ada agenda nasional penting lainnya, yang menjadi perhatian kita bersama yaitu diharapkan sebagai Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota untuk meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPID)  kabupaten dan kota untuk melakukan langkah – langkah konkrit dengan menjaga kestabilan harga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang dan melaksanakan rapat teknis dengan tim Pengendalian inflasi daerah sebagai wadah evaluasi kinerja dalam pengendalian inflasi,”pintanya.

Penjabat Bupati dan Walikota juga diminta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna dalam melakukan langkah nyata dalam penurunan stunting di wilayah kerjanya.

Kemudian hal lainnya mengawal implementasi UU No 2  tahun 2021 tentang Perubahan ke 2 UU Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Segera melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus format baru sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 106 dan 107 sebagai Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Papua, imbuhnya.

“Saya berharap Pejabat Bupati Sarmi dan Pejabat Walikota Jayapura beserta semua jajaran untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih responsif kepada kepentingan masyarakat, memperhatikan aspirasi masyarakat dan mewujud nyatakan harapan masyarakat,” ucapnya.

Sebab tugas dan fungsi pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik di sisi pembangunan pemberdayaan Kemasyarakatan dan Pelayanan dalam rangka Pemenuhan masyarakat.

Diakhir sambutannya Plh Gubernur M Ridwan Rumasukun menyampaikan selamat menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Sarmi dan Penjabat Walikota Jayapura.

“Semoga Tuhan menolong saudara dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh negara,” pungkasnya.