Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo menilai, Workshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan pemerintah kota Jayapura, merupakan ide dan gagasan yang baik dari Penjabat (Pj). Walikota Jayapura, Frans Pekey.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi Wetipo di Jayapura, usai membuka kegiatan workshop tersebut, Selasa (24/10/2023).
Dirinya menyebutkan, selama ini banyak informasi mengenai hak-hak orang asli Papua yang kurang tersalurkan, akibat tertutupnya informasi dari berbagai pihak.
Dikatakan, Kemendagri telah dua kali mengeluarkan surat, untuk untuk sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) 106, tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua, dan PP 107, tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan, Dalam Rangka Pelaksanaan Otsus Provinsi Papua.
“Itu hak-hak yang orang Papua dapatkan. Tapi ternyata, sampai hari ini mereka tidak mendapatkan informasi yang clear.” Tandas Wetipo.
Selain itu dengan kehadiran 4 DOB di Papua, tegas Wempi Wetipo, harusnya bisa mengangkat harkat dan derajat OAP, jangan sampai dengan terbentuknya DOB, menjadi ladang untuk korupsi dan kembali memiskinkan rakyat Papua.
Dirinya menambahkan, kesejahteraan dan keamanan rakyat Papua, sangat ditentukan oleh kepala daerah. Untuk itu dirinya akan terus mengawal dan ikut bertanggungjawab terhadap jalannya proses pemerintahan, dan juga pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
“Rakyat itu akan sukses atau tidak, hidup baik atau tidak, aman atau tidak, sangat ditentukan oleh kepala daerah. Karena itu, saya akan terus mengawal ini.” Paparnya.
Sementara itu, Pj. Walikota Jayapura Frans Pekey mengatakan, dirinya menginisiasi workshop tersebut, guna memberikan ruang kepada publik, sehingga masyarakat Papua bisa mengetahui tentang berbagai kebijakan dan regulasi yang telah dibuat pemerintah untuk Papua.
Disebutkan, peserta workshop bukan hanya berasal dari kota Jayapura, melainkan dari seluruh tanah Papua, dengan tujuan menggaungkan kebijakan negara yang diberikan kepada Papua, sehingga diketahui oleh seluruh rakyat Papua.
“Selain itu juga, kita selaku penentu kebijakkan juga tahu dan paham, dalam mengimplentasikan dan menyusun perencanaan program, dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan orang Papua.” Papar Pekey.
(elo)
