Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua di Jayapura, Selasa (3/6/2025), untuk mengevaluasi program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BWS di bawah Kementerian PUPR.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Joni Y. Betaubun, bersama jajaran komisi, guna memastikan program-program BWS menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama terkait air bersih, pengendalian banjir, abrasi pantai, dan irigasi pertanian.
Kepala BWS Papua, Dave H. I. Muchaimin, dalam paparannya menjelaskan bahwa saat ini fokus utama lembaganya adalah pada penanganan sungai, pantai, dan irigasi.
“Kami menangani sungai besar dan kecil, seperti Sungai Mamberamo, Tami, termasuk wilayah Nabire dan Timika. Untuk abrasi pantai, kami telah membangun pengamanan di depan Kantor KPU Papua dan berencana melanjutkan hingga kawasan ciberi menggunakan desain pantai reflektor,” jelas Dave.
Ia juga menyebutkan bahwa pekerjaan pengamanan pantai sedang berlangsung di Holtekamp, Biak, dan Supiori, meski sebagian belum selesai karena keterbatasan anggaran.
Untuk irigasi, wilayah Koya (5.000 ha) dan Lereh (3.000 ha lebih) menjadi fokus utama. Kini, BWS dapat mengelola irigasi di bawah 1.000 hektar setelah keluarnya Instruksi Presiden terbaru.
“Kami juga sedang melakukan pengeboran air tanah di sejumlah titik. Dulu kami menangani bencana, tapi karena efisiensi anggaran, tahun ini tidak lagi,” tambahnya.
Sejumlah anggota Komisi IV menyampaikan langsung keluhan dari daerah pemilihan mereka:
Wakil Ketua Komisi IV, Edward Norman Banua, menyoroti sulitnya akses air bersih di Waropen. “Bolak-balik masuk program, tapi distribusi air tetap buruk. Banyak warga masih bergantung pada air hujan,” ujarnya.
Martinus Pasang meminta bantuan BWS untuk membangun pengaman pantai di Biak dan Supiori karena abrasi terus mengancam, sementara dana kabupaten sangat terbatas.
Frangklin E. Wahey mempertanyakan manfaat distribusi air dari Danau Sentani ke kota, padahal masih ada 27 kampung di sekitar danau yang belum memiliki akses air bersih.
Jefry H. Bisai, sebagai anak asli Waropen, menegaskan bahwa daerahnya luas dan dikelilingi rawa serta air keruh. Ia berharap BWS punya program nyata untuk wilayah
tersebut.
Kepala BWS Papua mengapresiasi masukan dari DPR Papua dan menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengajukan dukungan ke Kementerian PUPR, Ditjen Sumber Daya Air.
“Permintaan air baku Danau Sentani, pengamanan pantai di Holtekamp, Biak, Serui, dan Waropen, serta penanganan banjir di Jayapura, akan kami perjuangkan. Kami harap dukungan politik dari DPR bisa mempercepat realisasi melalui Komisi V DPR RI,” ungkap Dave.
Ia juga menjelaskan bahwa program pembangunan tembok laut dengan model reflektor yang dimulai tahun 2024 akan dilanjutkan hingga ke jembatan Holtekamp dan arah Ciberi, jika anggaran tersedia.
Anggota Komisi IV, Albert Merauje menambahkan bahwa kebutuhan air bersih dan pengendalian banjir merupakan hal sangat mendasar. Ia berharap sinergi antarlembaga dapat diperkuat.
“Air itu kebutuhan pokok. Kalau kita ganggu alam tanpa pengelolaan baik, maka kita yang akan terdampak. Kami berharap tahun anggaran 2025, kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan program agar hak-hak ulayat tetap dihormati, serta dampak pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat pemilik wilayah.
Mereka berkomitmen mengawal program pembangunan infrastruktur air di Papua agar lebih merata, adil, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua, Edward Norman Banua, Sekretaris, Jefry Hendry Bisai, serta anggota, Albert Merauje, Martinus Pasang, Wagus Hidayat, Frangklin E. Wahey dan Yermias Y. Yanggu Wouw.
(HR)
