Jayapura, Teraspapua.com – Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM), mendapat sambutan hangat dari para nelayan dan warga di Kompleks Pasar Inpres Dok IX, Kota Jayapura, Jumat (27/6/2025).
Kunjungan ini diawali dengan konvoi laut oleh para nelayan yang menjemput BTM di pantai dok dua, depan Kantor Gubernur Papua, menuju lokasi pertemuan di Dok IX.
Dalam tatap muka tersebut, BTM menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan nelayan setempat. Suasana berlangsung akrab dan penuh semangat, terutama ketika Ketua Nelayan Dok IX, Gaspar, memberikan pernyataan tegas mengenai dukungan mereka terhadap pasangan calon BTM-CK.
“BTM sudah banyak membantu kami nelayan. Ada GPS, coolbox, bahkan motor. Jangan jadi Yudas! Sudah dua periode beliau perhatikan kami, jangan kita lupakan itu,” tegas Gaspar.
Gaspar menyerukan agar masyarakat, khususnya para nelayan, bersatu dan konsisten mendukung pasangan calon nomor urut 1. Ia mengingatkan bahwa selama BTM menjabat sebagai Wali Kota Jayapura dua periode, perhatian terhadap sektor perikanan dan nelayan cukup besar dan nyata.
“Kami butuh pemimpin yang takut akan Tuhan dan berpihak kepada rakyat kecil. Kalau ada yang menyangkal bantuannya, itu tidak jujur. Kami nelayan tahu siapa yang benar- benar peduli,” tambahnya.
Gaspar juga meminta agar jika BTM terpilih sebagai gubernur, pemerintah provinsi segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Perlindungan Nelayan Papua, menyusul masuknya banyak kapal penangkap ikan dari luar daerah, bahkan luar negeri, ke perairan Jayapura.
“Laut ini milik kami. Sumber daya alam di sini melimpah, tapi kapal-kapal dari luar Papua seenaknya masuk dan ambil ikan kami. Kami butuh regulasi yang berpihak pada nelayan lokal,” ujarnya.
Nelayan lainnya, Yohanes Warisal, menyampaikan potensi besar sektor perikanan di Jayapura, khususnya komoditas ikan tuna, yang menurutnya bisa mencapai 20 hingga 30 ton per hari.
“Tuna dari Jayapura ini kualitas ekspor. Kalau BTM jadi gubernur, kami harap bisa ada ekspor langsung ke Jepang, Amerika, atau China. Sekarang penerbangan sudah lancar, tinggal infrastruktur pendukungnya,” jelas Yohanes.
Namun, Yohanes menyoroti masih kurangnya fasilitas rantai dingin, pabrik es, dan cold storage sebagai kendala utama. Ia meminta agar dibangun fasilitas pengolahan dan penyimpanan ikan agar nelayan bisa menjual hasil tangkapan dengan harga yang stabil dan menguntungkan.
“Harga ikan naik turun, tidak menentu. Kadang Rp30.000 per kilo, kadang turun sampai Rp15.000. Ini bikin kami rugi. Kami harap gubernur baru nanti benar-benar perhatikan kebutuhan ini,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat dok IX Yopi Auparai menyampaikan pernyataan emosional sekaligus ajakan kepada seluruh warga Dok IX untuk solid mendukung pasangan BTM-CK. Dalam orasinya, ia bahkan menyebut bahwa dukungan mereka merupakan bentuk janji kepada Tuhan.
“Tadi semua sudah angkat jari satu ke atas. Itu sumpah! Kalau tidak pilih BTM-CK, berarti bapak ibu berdosa karena janji ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan,” serunya disambut tepuk tangan warga.
Yopi juga meminta agar penyaluran bantuan nelayan dilakukan secara merata dan adil. Ia mengaku belum pernah mendapat bantuan meski telah tinggal di Jayapura sejak 1973.
“Jangan kasih bantuan ke yang sudah dapat. Kami juga rakyat Papua, rakyat Jayapura. Saya belum pernah dapat bantuan sampai hari ini. Tolong kami yang belum, jangan lupa,” ucapnya dengan penuh harap.
Yopi juga menyinggung soal kebakaran yang melanda kawasan Dok IX, dan meminta BTM untuk turut memperhatikan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang menjadi korban.
BTM Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Benhur Tomi Mano menyatakan komitmennya untuk membuat Perda Khusus Nelayan Papua jika terpilih sebagai Gubernur.
“Saya tahu betul penderitaan nelayan kita. Kapal-kapal besar dari luar masuk dan merugikan nelayan kecil. Kita harus lindungi perairan kita. Saya akan dorong Perda ini supaya ada payung hukum yang jelas bagi para nelayan Papua,” janji BTM.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan masyarakat, serta berkomitmen menjadikan nelayan sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan
Provinsi Papua ke depan.
Pertemuan yang penuh semangat ini memperlihatkan besarnya harapan masyarakat pesisir Jayapura terhadap figur BTM, yang dikenal dekat dengan rakyat kecil dan punya rekam jejak konkret dalam membantu nelayan selama dua periode menjabat sebagai Wali Kota Jayapura.
Pemungutan suara ulang yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin Papua ke depan. Para nelayan di Dok IX
sudah menjatuhkan pilihan mereka. Kini mereka menantikan komitmen itu terwujud di masa kepemimpinan selanjutnya.
(Har/Rck)
