Jayapura,Teraspapua.com — Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonay, bersama jajaran pimpinan dan 27 anggota dewan, menerima aksi damai yang digelar oleh Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait situasi sosial, keamanan, dan hak masyarakat di Tanah Papua.
“Kami mengapresiasi teman-teman Cipayung Plus atas aksi damai hari ini yang berlangsung tertib dan penuh semangat. Terima kasih atas kehadiran dan orasi yang telah disampaikan oleh adik-adik ketua-ketua organisasi kemahasiswaan,” ujar Denny kepada awak media.
Denny menegaskan bahwa DPR Papua siap mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan. “Kami di DPR pada prinsipnya akan menindaklanjuti seluruh poin aspirasi yang disuarakan. Silakan teman-teman mahasiswa datang kembali bila belum ada tindak lanjutnya. Kami terbuka dan akan terus bersama rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, Rison Zul Akbar L, mewakili Gerakan Cipayung Plus membacakan 11 poin pernyataan sikap yang menjadi dasar tuntutan kepada DPR Papua dan pemerintah. Berikut isi pernyataan tersebut
Turut berduka cita atas semua korban, luka, dan nyawa yang hilang dalam berbagai peristiwa kebangsaan di Tanah Papua dan wilayah lainnya di Indonesia.
Mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi, dan penghilangan nyawa oleh aparat negara terhadap mahasiswa, masyarakat sipil, perempuan, dan pejuang HAM, terutama di Papua. Aksi demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi UUD 1945.
Mendorong DPR Papua untuk mengawal investigasi transparan dan profesional terhadap tindakan represif aparat, termasuk kasus pembunuhan yang terjadi di Papua dan wilayah lainnya. Semua pihak yang terbukti bersalah harus diproses hukum seadil-adilnya.
Menuntut evaluasi dan pembenahan institusi aparat keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi, dengan pendekatan persuasif, dialogis, dan menghormati hak-hak sipil.
Mendorong DPR Papua dan pemerintah daerah mencegah meningkatnya tindakan represif militer di Tanah Papua melalui pendekatan yang harmonis dan berbasis budaya lokal.
Meminta peninjauan kembali kenaikan gaji dan tunjangan DPR Papua, mengingat kondisi ekonomi negara dan tingginya angka kemiskinan. Dana sebaiknya dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah tertinggal, khususnya daerah 3T di Papua.
Mendesak DPR Papua untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat adat.
Menuntut penghentian eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat di Papua oleh pihak korporasi dan negara, seperti di wilayah PSN Papua Selatan, Blok Wabu (Papua Tengah), dan tambang nikel di Raja Ampat.
Mendesak Kapolri dan Panglima TNI menghentikan operasi militer di seluruh Tanah Papua.
Menuntut pembebasan semua massa aksi yang ditangkap, baik secara nasional maupun lokal.
Mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, DPR, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda, untuk bersama menjaga Papua sebagai Tanah Damai dan mencegah konflik horizontal.
Rison menegaskan komitmen Cipayung Plus untuk terus bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di Tanah Papua.
“Untuk setiap keringat yang mengucur, suara yang menggema, hingga darah dan nyawa yang hilang atas nama perjuangan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat. Semoga semua pengorbanan ini menjadi bunga kemanusiaan dan kebenaran. Kami, Cipayung Plus, akan terus berdiri bersama rakyat,” pungkasnya.
