Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pengelola Perbatasan menggelar pertemuan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun rencana pengembangan infrastruktur berkelanjutan di kawasan perbatasan, khususnya di Distrik Muara Tami.
Pertemuan yang berlangsung di Jayapura, Kamis (6/11/2025) bertujuan untuk menyatukan data, program, dan arah kebijakan pembangunan agar pelaksanaan di wilayah perbatasan berjalan terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis dan dihuni oleh banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian serta pemberdayaan secara berkelanjutan.
“Kawasan perbatasan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memberikan warna dan menghadirkan sesuatu yang berdampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat.Program-program pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung sekitar perbatasan,” ujar Rustan Saru.
Menurutnya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota. Upaya ini diharapkan dapat mendorong munculnya usaha rumahan dan kegiatan produktif masyarakat yang hasilnya bisa dipasarkan melalui titik-titik perdagangan di area perbatasan yang dibuka pada waktu tertentu.
“Kita ingin masyarakat berproduksi. Pemerintah siap mendukung dari sisi pendampingan hingga pemasaran. Kita juga akan sinkronkan dengan OPD terkait untuk menetapkan mekanisme dan jadwal pasar perbatasan agar produk lokal bisa terserap dengan baik,” tambahnya.
Selain penguatan ekonomi masyarakat, Rustan Saru juga menyebutkan bahwa beberapa program strategis nasional turut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan.
Program tersebut meliputi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Tami, serta peningkatan layanan kesehatan melalui pengobatan gratis di puskesmas setempat.
Semua layanan ini, kata dia, akan disesuaikan dengan standar operasional, sistem pelayanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana agar dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Rustan Saru juga menyinggung potensi sumber daya alam yang ada di wilayah perbatasan, salah satunya sumber air panas alami di Mosso. Lokasi tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi dan wisata yang besar, namun hingga kini belum tergarap secara optimal.
“Potensi air panas Mosso perlu dikembangkan dengan perencanaan yang matang serta kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah kampung, provinsi, dan pusat agar dapat dikelola secara berkelanjutan. Jika kita mampu satu arah, satu koordinasi, satu tujuan, maka ini pasti bisa kita wujudkan,” katanya.
Ia menambahkan, target awal pengembangan terintegrasi kawasan perbatasan direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Alimudin, menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi ini juga difokuskan pada penyatuan data pembangunan lintas OPD.
“Semua OPD yang memiliki kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan wajib menyerahkan data program, anggaran, dan capaian. Misalnya, dinas kesehatan membangun fasilitas apa di Muara Tami tahun ini, atau dinas PU merehabilitasi berapa unit rumah dan siapa penerimanya. Semua harus terdata,” tegasnya.
Menurut Alimudin, data yang lengkap dan terukur sangat penting agar pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan efektif, tidak tumpang tindih, serta mudah dievaluasi secara berkala.
“Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui koordinasi terpadu lintas OPD dan penyusunan data pembangunan yang komprehensif, Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen memperkuat infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan Muara Tami.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kawasan yang maju, produktif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi contoh pengelolaan wilayah perbatasan yang berkelanjutan di Tanah Papua.
(red)
