Biak,Teraspapua.com – Sebuah pertemuan silaturahmi hangat digelar antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) periode 2024-2029 dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor.
Acara ini berlangsung di kediaman anggota dewan Absalom Rumkorem di Kampung Bosnik, Biak, Selasa, (25/03/2026)
Pertemuan ini menekankan pentingnya sinergi antara parlemen tingkat provinsi dan kabupaten untuk memperkuat implementasi Otsus, serta membahas isu-isu strategis seperti pengawasan program pembangunan dan konsolidasi politik komponen Otsus di Papua.
Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., MAAPD, anggota Kelompok Khusus (Poksus) DPRP dari jalur pengangkatan, menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian integral dari koordinasi antarfraksi Otsus di DPRP dan DPRK. Menurutnya, semua anggota berasal dari Undang-Undang Otsus terbaru tahun 2021, sehingga tugas utama adalah pengawasan bersama. “Ini bukan sekadar formalitas, tapi upaya nyata untuk saling berbagi data dan informasi terkait reses serta pengawasan,” ujar
Musa saat ditemui media. Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRP akan ditindaklanjuti ke DPRK, memastikan aliran informasi lancar dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Selain itu, Musa menyoroti agenda konsolidasi politik untuk memperkuat posisi wakil masyarakat adat di parlemen tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. “Kami memiliki basis massa yang signifikan, tetapi sering kali format konvensional terbatas ruang gerak.
Dengan konsolidasi ini, kami bisa menyampaikan isu-isu spesifik secara langsung kepada pengambil keputusan, termasuk afirmasi perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua,” jelasnya.
Pertemuan juga membahas fasilitas publik di Biak Numfor yang rusak atau kurang fungsional, seperti infrastruktur yang dikelola provinsi namun dimanfaatkan masyarakat setempat. “Kolaborasi dengan DPRK sangat dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola dan penanganan isu tanah yang masih bergantung pada level kabupaten,” tambahnya, menegaskan harapan agar koordinasi ini menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas pengawasan dana Otsus.
Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd, Wakil Ketua DPRK Biak dari jalur pengangkatan, turut memberikan apresiasi atas pertemuan tersebut. “Sebagai representasi jalur pengangkatan, saya bangga atas dukungan dan masukan yang diterima. Ini membuka peluang dialog lebih lanjut untuk solusi konkret,” katanya.
Pertemuan ini diyakini akan mempercepat pencapaian target pembangunan Papua, dengan fokus pada transparansi dan partisipasi masyarakat.
Pertemuan silaturahmi ini mencerminkan semangat gotong royong di kalangan elite politik Papua, di mana Otsus menjadi fondasi utama untuk kesetaraan dan kemajuan daerah. Namun, tantangan seperti alokasi dana dan penyelesaian isu agraria masih memerlukan pendekatan kolektif untuk hasil optimal.
HDK
