Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua sebagai mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang rapat Komisi IV DPR Papua, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja serta progres realisasi anggaran tahun berjalan.
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Komisi Jefry Hendry Bisai, serta anggota komisi Frangklin E. Wahey dan Albert Merauje. Dari pihak Dinas Perhubungan, jajaran pimpinan dan kepala bidang turut hadir memaparkan capaian program, mulai dari sektor transportasi darat, laut, udara, hingga pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terminal.
Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala bidang menyampaikan progres pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, mengatakan rapat kerja ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sekaligus mendengar langsung pemaparan terkait progres kinerja Dinas Perhubungan.
“Hari ini kami melakukan rapat kerja bersama mitra kami, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, untuk mengevaluasi dan mendengar pemaparan terkait progres kerja tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Ia menyebutkan, secara umum realisasi belanja rutin seperti gaji dan operasional telah berjalan sesuai target. Namun, Komisi IV menyoroti rendahnya realisasi belanja fisik yang masih berada di bawah 20 persen.
“Kami melihat belanja fisik masih rendah, masih di bawah 20 persen. Harapan kami, dalam satu hingga dua bulan ke depan seluruh proses perencanaan, kontrak, maupun pengadaan bisa segera diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Banua, percepatan tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Ia juga mengingatkan agar Dinas Perhubungan dapat menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar, seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir akibat keterlambatan penyelesaian kegiatan.
“Kami berharap tidak terjadi SiLPA yang besar karena adanya kegiatan yang tidak selesai atau terlambat. Semua kegiatan harus didorong agar berjalan baik sehingga anggaran dapat terserap maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan Komisi IV akan terus memberikan dukungan kepada Dinas Perhubungan, khususnya dalam hal perencanaan program. Hal ini dinilai penting agar ke depan, ketika tersedia anggaran besar untuk proyek fisik, pelaksanaan dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu proses perencanaan yang panjang.
“Perencanaan harus dilakukan lebih awal, sehingga program bisa langsung dieksekusi saat anggaran tersedia,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius H. Wali, menjelaskan bahwa realisasi anggaran operasional hingga saat ini telah mencapai sekitar 54 persen. Namun, untuk belanja modal masih dalam proses, terutama melalui tahapan pengadaan barang dan jasa.
“Untuk belanja modal masih berproses, sehingga tren kenaikan realisasi keuangan dan fisik diperkirakan akan terlihat pada semester kedua tahun anggaran 2026,” jelas Wali.
Ia juga mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan Komisi IV dalam rapat kerja tersebut, yang dinilai sangat membantu dalam menentukan langkah strategis lima bulan ke depan hingga akhir tahun anggaran.
“Kami sangat berterima kasih karena melalui rapat ini kami mendapatkan banyak masukan dan dukungan, khususnya dalam upaya percepatan realisasi anggaran,” ujarnya.
Wali menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan anggaran belanja tambahan yang bersumber dari rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2026. Usulan tersebut mencakup sejumlah program, termasuk tindak lanjut dari kunjungan kerja Gubernur Papua ke berbagai kabupaten/kota.
Namun demikian, ia mengakui bahwa kegiatan fisik membutuhkan dukungan pendanaan tambahan, terutama untuk perencanaan teknis yang tidak dapat diakomodasi melalui belanja operasional.
“Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar lima bulan, kami berharap ada dukungan sumber pendanaan lain yang lebih fleksibel untuk mendukung kegiatan fisik,” katanya.
Terkait infrastruktur, Wali juga menyinggung kondisi Terminal Toware yang hingga kini belum beroperasi. Secara teknis, terminal tersebut tidak mengalami kendala berarti, namun belum diresmikan sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.
“Kami masih melakukan pembenahan, dan menargetkan Terminal Toware bisa mulai beroperasi tahun ini, termasuk pengaturan trayek yang akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.
Komisi IV DPR Papua berharap melalui rapat kerja ini, Dinas Perhubungan dapat mempercepat realisasi program, khususnya belanja fisik, sehingga tidak lagi terjadi SiLPA dan seluruh program pembangunan sektor transportasi dapat berjalan maksimal.
(Har)
