Jayapura, Teraspapua.com – Bakal Calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano atau yang akrab disapah BTM disebut sangat mahir dalam manajemen pemerintahan dan kepemimpinannya.
Selama menjabat Walikota Jayapura dua periode, alumni universitas terbaik dan paling bergengsi di dunia yang ada di Amerika Serikat, Harvard University ini, banyak mendapatkan pengarhargaan dari pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat.
“Sudah kita lihat, berbagai penghargaan diberikan, di mana Pak BTM merupakan salah satu anak Tabi yang begitu banyak mendapat penghargaan,” ungkap mantan Ketua Sinode GKI di tanah Papua Pendeta (Pdt) Albert Yoku kepada Teraspapua.com, usai penutupan Rakor Pendidikan GKI di tanah Papua di Hotel Horison padang bulan, Jumat (26/7/2024) malam.
Menurutnya, selama dua periode kepemimpinannya sebagai Walikota Jayapura, BTM penuh dengan penghargaan.
“Itu berarti dari sisi manajemen pemerintahan dan kepemimpinannya, hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sudah diterapkan dengan baik,” ujarnya.
Terutama kota Jayapura dalam pelayanan publik dan kota yang bersih dari sampah, waktu kepemimpinan BTM, hal-hal ini betul-betul dilakukan, walau dalam konteks hari ini ada bergeser sedikit.
Tapi sebenarnya kata anggota BP3OKP perwakilan provinsi papua ini, seharunya tidak boleh terjadi, karena pemimpin yang berikut harus melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh pemimpin sebelumnya.
“Pada hal yang positif dan tidak boleh melanjutkan hal-hal yang buruk, tapi kalau manajemen pemerintahan, tata kota bersih dan baik harus dilanjutkan,” tegasnya.
Selain itu kata Yoku, provinsi Papua dimekarkan berdasarkan wilayah adat, karena itu semua putera Papua yang maju dalam Pemilukada, rohnya harus diingat.
“Bahwa roh dari pemekaran provinsi di tanah Papua adalah kota wilayah adat, maka seharusnya ada kesadaran untuk memberi ruang dan tempat kepada hak kesulungan, apapun konteksnya,” kata Albert Yoku.
Karena hak kesulungan itu, mengawali sesuatu yang baru di hari ini, dikatakan, kalau dulu provinsi Papua ini ada dua yaitu Papua dan Papua Barat.
Tapi sesudah sesudah ada keputusan untuk menjadi 6 Provinsi yang seharusnya 7 provinsi, tetapi pemerintah baru memberi kita 6 provinsi,” imbuhnya.
Maka, wilayah Tabi dan Saireri yang ada di provinsi induk mestinya dihormati untuk dimasuki dan betul-betul ruang bagi masyarakat adat dalam kearifan lokal yaitu masyarakat adat Tabi dan Saeri.
“Kecuali satu keadaan di mana potensi wilayah itu tidak tersedia, itu berarti memang bisa dapat diambil alih oleh orang lain, tapi kalau seluruh wilayah pemekaran potensi sumber daya manusianya sudah memenuhi syarat berilah ruang untuk mereka,” ujarnya.
(Har)
