Sentani, Teraspapua.com – Calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), bersama pasangannya Calon Wakil Gubernur Constant Karma (CK) memaparkan rekam jejak hidup dan visi pembangunan Papua di hadapan masyarakat adat se-Waibhu Raya.
Dalam tatap muka tebatas yang berlangsung di Kuraro Obhe kampung Bambar, Distri Waibu, Kabupaten Jayapura, Senin (14/7/2025) itu, BTM membuka kisah hidupnya dari masa
kecil hingga kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Papua.
BTM mengawali ceritanya dengan menyinggung perjalanan pendidikan yang ia tempuh. Ia mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Kotaraja, lalu melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Yapis Abepura, kemudian ke SMA Negeri 1 Abepura. Ia pun berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi di salah satu universitas terbaik di dunia, Harvard University.
“Setelah dari Harvard, saya kembali ke Papua dan dikirim lagi ke Singapura, ke Universitas Lee Kuan Yew untuk belajar tentang penanganan bencana. Papua berada di wilayah cincin api yang rawan gempa, jadi saya belajar bagaimana pemimpin harus bisa cepat dan tepat saat bencana datang,” kata BTM.
Perjalanan karier BTM dimulai dari birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Camat Skanto pertama di Kabupaten Keerom, lalu dipindahkan ke daerah pedalaman di Lereh, Distrik Kaure, Kabupaten Jayapura. Saat itu, ia masih harus menumpangi pesawat Merpati berpenumpang delapan orang.
Dari Kaure, BTM kemudian menjadi Camat Nimbokrang dan selanjutnya ditarik kembali ke Kota Jayapura. Atas permintaan mendiang Drg. Johari, dosennya di Institut Ilmu Pemerintahan, BTM ditugaskan menjadi Camat Abepura. Saat Wali Kota Jayapura dijabat oleh M.R. Kambu, BTM diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selama 10 tahun.
“Waktu saya menjadi Kadispenda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura naik dari Rp75 miliar menjadi Rp250 miliar. Padahal, Kota Jayapura tidak memiliki kekayaan alam seperti Mimika atau Merauke. Saya fokus ke sektor perdagangan dan jasa, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi,” ungkapnya.
Kepercayaan masyarakat pun mengantarkannya menjadi Wali Kota Jayapura selama dua periode. Pada periode pertama, ia menang melawan enam pasangan calon. Sempat digugat, ia tetap unggul telak di periode kedua dengan dukungan seluruh partai politik dan hanya melawan kotak kosong.
Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 22 Mei 2022, BTM langsung dipanggil ke Jakarta oleh Presiden untuk menerima Surat Keputusan sebagai Staf Ahli Menteri Sosial. Ia ditugaskan menangani pengentasan kemiskinan ekstrem di tiga provinsi: Papua, Maluku, dan NTT.
Tugas tersebut berhasil ia jalankan, dan kemudian ia diminta oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Ia terpilih dengan suara terbanyak dari tiga kursi DPR RI asal Papua.
Namun, keinginannya membangun Papua secara langsung membuatnya memilih mundur dari DPR RI. Ia mengajukan surat pengunduran diri dan maju sebagai Calon Gubernur Papua.
Meski awalnya partai-partai politik besar telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon lain, Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi PDIP sebagai partai tunggal untuk mengusung BTM sebagai calon gubernur.
“Ibarat Daud melawan Goliat, saya satu partai melawan 16 partai. Tapi saya menang, karena Tuhan yang buka jalan,” tegasnya.
Sayangnya, pasangan BTM, Yermias Bisai, kemudian didiskualifikasi karena persoalan administratif. BTM menegaskan bahwa mereka adalah satu paket. Jika satu gugur, maka keduanya pun tidak bisa berjalan sendiri.
“Saya tetap berpasangan dengan Yermias. Kami tidak bisa dipisahkan. Bahkan sampai saat ini, kami masih berkomunikasi. Dia pernah berkata, ‘Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang. Walau saya dipenjarakan, saya akan berdiri untuk kemenangan Benhur Tomi Mano’,” ungkap BTM.
BTM juga membantah isu-isu miring yang ditujukan kepadanya, termasuk tuduhan korupsi di Pemkot, bahkan dana sisa PON sebesar Rp23 miliar saat menjabat Wali Kota Jayapura BTM kembalikan.
“Saya tidak pernah berurusan dengan hukum. Dan siapa pun yang menyebarkan berita hoaks itu, akan saya proses,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang bersih dan tulus melayani rakyat, serta menepis narasi-narasi di media sosial yang menyudutkan dirinya.
“Kamu mau jatuhkan saya, silakan. Tapi tugas saya adalah mengampuni kamu. Saya sudah menang kemarin. Tuhan sudah memberikan kemenangan dan tidak akan mengubahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Papua Constant Karma juga memaparkan perjalanan karier dan pengabdiannya. Pria yang menyebut dirinya “muka baru, stok lama” ini mengawali pendidikan di SMA Gabungan, lalu melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Saya sempat ditawari beasiswa, tapi saya tolak karena takut terikat dan saya pulang ke Papua dan menjadi PNS di Direktorat Jenderal Peternakan. Lalu saya ditempatkan di Wamena sebagai Kepala Dinas Pertanian saat masih calon pegawai negeri sipil,” ungkap Karma.
Ia kemudian menjadi Kepala Dinas Peternakan di Provinsi Irian Jaya, lalu masuk ke dunia politik sebagai Wakil Gubernur mendampingi almarhum JP Solossa.
Bersama Solossa, ia turut merancang dan melahirkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ia juga sempat menjadi Sekretaris Daerah, dan bahkan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua menjelang pelantikan Lukas Enembe pada periode pertamanya.
“Saya paham akar budaya orang Papua. Maka, dalam visi kami bersama BTM, kami mendorong terbentuknya Provinsi Papua Utara sebagai rumah bagi masyarakat adat Saireri: Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen,” ujarnya.
CK menegaskan bahwa pemimpin Papua harus memahami budaya setempat. Menurutnya, jika Provinsi Papua Utara terbentuk, maka gubernurnya harus berasal dari wilayah adat tersebut agar kepemimpinan tetap berakar pada budaya.
“Kita harus membuka ruang dan kesempatan bagi generasi muda Papua agar bisa memimpin tanahnya sendiri,” pungkas CK.
Pasangan BTM-CK berkomitmen untuk menghadirkan kepemimpinan yang bersih, membangun dari hati, dan berpijak pada budaya lokal sebagai fondasi pembangunan Papua yang berkelanjutan.
(Har/Nov)
