Jayapura, Teraspapua.com – Meskipun Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 8,97%, masih terdapat kesenjangan besar dalam akses infrastruktur digital. Data
mencatat, jangkauan jaringan 4G di kawasan permukiman baru mencapai 50,95%. Selain itu, indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Papua juga masih tergolong sangat
rendah, hanya sebesar 4,14%.
Isu ini menjadi sorotan dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua di Kantor KPU, Rabu malam (30/7/2025).
Debat yang mengangkat subtema “Membangun Infrastruktur dan Ekonomi Lokal yang Tangguh dan Berkelanjutan” itu memunculkan berbagai gagasan dari para kandidat mengenai upaya pemerataan infrastruktur, khususnya akses telekomunikasi dan digital.
Calon Gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri, menekankan pentingnya pemerataan layanan informasi dan komunikasi sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, masyarakat Papua masih banyak yang belum menikmati layanan dasar telekomunikasi, khususnya di distrik dan kampung-kampung.
“Informasi sangat penting bagi masyarakat, baik dalam dunia pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan. Kami pasangan nomor urut 2 akan membangun infrastruktur layanan jasa telekomunikasi hingga ke rumah-rumah warga, terutama di daerah terpencil,” kata Matius Fakiri.
Ia menyatakan, program tersebut akan disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan melibatkan kerja sama aktif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah agar seluruh masyarakat bisa menikmati layanan secara merata dan menyeluruh,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Matius Fakiri, calon gubernur nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM), menilai bahwa gagasan yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 masih belum komprehensif. Ia mengibaratkan program tersebut baru mencakup 20% dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Jawaban tadi saya nilai baru 20%. Saya akan melengkapinya hingga menjadi 100%,” tegas BTM di atas panggung debat.
BTM menjelaskan bahwa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi.
Salah satu fokusnya adalah membangun menara Base Transceiver Station (BTS) serta menyediakan layanan WiFi gratis di daerah pedalaman.
“Kita harus pastikan kebutuhan BTS terpenuhi dan layanan WiFi gratis masuk ke pelosok. Ini bukan hanya tentang akses informasi, tapi juga tentang keadilan pembangunan,” ujar mantan Wali Kota Jayapura dua periode itu.
BTM juga menyoroti pentingnya konektivitas wilayah yang menggabungkan pembangunan transportasi darat, laut, dan udara.
“Pembangunan infrastruktur digital harus sejalan dengan konektivitas wilayah. Jika kita mampu memadukan itu semua, saya yakin IPM Papua bisa meningkat, bahkan mencapai 85–90% ke depan,” paparnya.
Debat publik ini menjadi ajang pembuktian sejauh mana para kandidat memiliki pemahaman dan komitmen untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Papua.
Akses internet yang masih rendah dan keterbatasan infrastruktur dasar menjadi pekerjaan rumah besar bagi calon pemimpin Papua ke depan.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun belum diimbangi pemerataan akses, masyarakat menantikan solusi konkret dari para kandidat tidak hanya dalam bentuk wacana, tetapi dalam langkah nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di pelosok.
(har/rck)
